Pemerintahan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela pada Sabtu (3/1) yang menewaskan sedikitnya 80 orang. Pyongyang menyebut tindakan AS tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Venezuela.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korut, melalui kantor berita KCNA pada Minggu (4/1), menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. “Kemlu DPRK (nama resmi Korut) mengutuk keras tindakan hegemoni AS ke Venezuela karena merupakan pelanggaran kedaulatan paling serius serta pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional,” demikian pernyataan resmi Kemlu Korut.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Pyongyang juga menegaskan bahwa insiden ini kembali membuktikan sifat brutal AS di mata dunia. “Insiden ini merupakan contoh lain yang secara jelas menegaskan kembali sifat jahat dan brutal AS yang telah lama disaksikan komunitas internasional,” lanjut pernyataan tersebut.
Korea Utara mendesak komunitas internasional untuk menanggapi serius situasi di Venezuela. Menurut Mureks, Pyongyang kembali menekankan bahwa tindakan AS di Caracas dapat mengakibatkan “konsekuensi bencana” terhadap hubungan regional dan internasional.
Serangan AS dan Penangkapan Maduro
Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Venezuela, termasuk ibu kota Caracas, pada Sabtu (3/1) dini hari. Operasi militer ini menyebabkan sedikitnya 80 warga sipil tewas.
Dalam operasi tersebut, pasukan elite AS Delta Force berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi sidang tuduhan narkoterorisme. Sidang dijadwalkan berlangsung di pengadilan federal pada Senin (5/1) pukul 12.00 waktu setempat.
Reaksi Internasional
Berbagai negara di dunia telah menyuarakan kecaman terhadap tindakan AS terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Maduro. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyatakan bahwa situasi di Caracas saat ini merupakan “preseden berbahaya”. Guterres mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
