Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta adanya diskresi harga tiket pesawat khusus bagi para relawan kesehatan yang bertugas menangani bencana di Sumatera. Permintaan ini disampaikan dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi menyoroti kendala biaya transportasi yang tinggi. Ia mengungkapkan, harga tiket pesawat menuju Aceh saat ini bisa mencapai Rp8 juta. “Masalahnya kita ini Pak, ini tiket mahal sekali. Bisa Rp8 juta sendiri,” kata Budi.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kondisi ini memaksa Kementerian Kesehatan untuk mencari alternatif rute yang lebih ekonomis demi memastikan kelancaran pengiriman relawan. Setiap dua minggu, Kemenkes menerjunkan sekitar 700 hingga 800 relawan untuk membantu tenaga kesehatan di lokasi bencana.
Menkes Budi menjelaskan, karena mahalnya tiket langsung ke Aceh, banyak relawan terpaksa memutar rute melalui Malaysia. “Akhirnya kemarin sempet ya karena kita…yang penting jalan kan. Kita kirim lewat Malaysia, karena murah tuh ngirim lewat Malaysia tiketnya bisa Rp2 juta-3 juta,” ujarnya.
Rute alternatif ini, menurut pantauan Mureks, sempat menimbulkan kesalahpahaman di media sosial. Relawan Kemenkes yang tiba dengan seragam biru-biru sempat dikira sebagai bantuan dari Malaysia. “Masuk tuh relawan Kemenkes dari Malaysia dengan baju biru-biru kayak gini. Keluar di IG, ‘Alhamdulillah relawan kesehatan Malaysia datang’. Jadi kan kita juga jadi nggak enak, gitu, disangka,” imbuh Budi.
Oleh karena itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap DPR dan satgas pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan harga khusus untuk relawan. “Mudah-mudahan kalau bisa diatur, untuk relawan ini tiketnya tiket harga khusus, apa lagi kan mereka kadang-kadang bawa banyak perbekalan segala macam. Jadi itu permintaan pertama kita, mungkin ke Pak Tito dan ke DPR, kalau bisa kita harganya jangan terlalu jauh gitu dengan yang lewat Malaysia,” pungkasnya, merujuk pada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
