Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 22 desa di tiga provinsi Sumatra dinyatakan hilang pascabencana banjir bandang. Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling parah terdampak dengan 13 desa yang hilang atau rusak.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun, yang digelar di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma pada Senin, 29 Desember 2025.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengumumkan rencana pengiriman 1.054 personel pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai 3 Januari 2026. Mereka akan ditugaskan di daerah paling terdampak, yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara, untuk membantu penanganan persoalan dokumen kependudukan.
“Kenapa kami mengatakan berat? karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, rusak, di Sumatra Utara ada 8. Di Sumatra Barat ada 1,” kata Tito.
Selain desa yang hilang, Tito juga memaparkan bahwa 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak bencana. Rinciannya, 1.455 kantor desa di Aceh, 93 di Sumatra Utara, dan 32 di Sumatra Barat.
Ia menambahkan, “Paling banyak kantor desa yang rusak itu adalah di Aceh Utara 800-an, dan Aceh Tamiang.”
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menghidupkan kembali kantor pemerintahan di daerah, termasuk di tingkat desa. Personel IPDN dan pengasuhnya yang dikirim akan membantu tugas administrasi pemerintahan, yang juga akan diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran mereka.
“Semacam kuliah kerja nyata riil, jadi ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat,” jelas Tito.
Tito juga menyoroti bahwa situasi bencana ini telah mengubah kondisi pemerintahan, mengingat hilangnya desa dan infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan surat edaran baru terkait penyusunan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya telah disahkan.
