Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat mendadak di kantornya, Jakarta, pada Senin (29/12/2025) siang. Rapat penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2026. Pembahasan ini krusial mengingat proyeksi peningkatan produksi pangan nasional yang signifikan pada tahun depan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Zulkifli Hasan menjelaskan, rapat hari ini difokuskan pada kesiapan pemerintah dalam mengelola lonjakan produksi. Hal ini mencakup aspek penyerapan hasil panen dan kesiapan gudang penyimpanan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen.
“Kami hari ini khusus rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Karena apa? Yang pertama, sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang, penyerapannya, gudangnya,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menambahkan, peningkatan produksi yang diprediksi akan terjadi lebih awal dari biasanya, yakni pada Februari, memerlukan persiapan matang. “Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya. Panen raya, jadi harus kita siap, kalau tidak nanti kan harganya bisa jatuh lagi,” ujarnya.
Peningkatan Target Cadangan Pangan
Sebagai langkah konkret, pemerintah memutuskan untuk menaikkan target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk tahun 2026. Dari sebelumnya 3 juta ton, target CBP kini dinaikkan menjadi 4 juta ton.
“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah, dari 3 juta ton kita naikkan jadi 4 juta ton. Agar lebih mudah ya nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya,” terang Zulkifli Hasan.
Selain beras, cadangan jagung juga mengalami peningkatan signifikan. Cadangan jagung dinaikkan dari 300 ribu ton menjadi 1 juta ton. Peningkatan ini mempertimbangkan peran vital jagung sebagai bahan baku pakan ternak.
“Jagung, karena perlu juga itu, kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300 ribu ya. Nah ini kita naikkan jadi 1 juta,” bebernya.
Dalam rapat tersebut, Zulkifli Hasan juga menyinggung kebijakan pengendalian stok daging sapi. Pemerintah menyiapkan skema pengaturan impor daging beku yang akan dilakukan melalui Perum Bulog. Sementara itu, impor sapi hidup akan dipermudah untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri.
“Nah oleh karena itu, yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog, agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya. Bisa tunjuk, oh kamu kok naikkan harga? Bisa. Mentan, Bapanas bisa langsung mengatur harga untuk Lebaran dan seterusnya,” sebut Zulkifli Hasan.
Pengendalian juga diterapkan pada komoditas minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Sebanyak 30% dari DMO akan disalurkan melalui BUMN pangan, seperti Perum Bulog atau ID Food.
“Kemudian minyak goreng juga bisa dikendalikan yang DMO ya. Itu, ya 30% nanti melalui BUMN, apakah Bulog, apakah ID Food, dan lain-lain. Itu yang kami putuskan hari ini,” ucapnya.
Tantangan Margin Bulog dan Harga Pangan Nasional
Di sisi lain, Zulkifli Hasan mengakui adanya pekerjaan rumah besar terkait penguatan peran Perum Bulog. Dengan margin keuntungan yang sangat terbatas, Bulog dinilai membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu menjalankan penugasan nasional, termasuk distribusi ke wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).
“Yang kedua yang masih PR, saudara sekalian nanti mengenai Perum Bulog. Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Tapi bulog itu hanya dikasih margin Rp50. Kalau Rp50 dikali 3 juta ton berapa itu? Rp150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah berencana membahas ulang skema margin keuntungan Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembahasan ini bertujuan agar ke depan beras dapat dijual dengan harga yang sama di seluruh Indonesia.
“Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh.. 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” pungkas Zulkifli Hasan.
