Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras untuk masyarakat di daerah terdampak bencana, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian ini disampaikan Tito usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (5/1/2026).
Menurut Mendagri, dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Perum Bulog terkait ketersediaan stok pangan tersebut. Bahkan, di beberapa wilayah di Aceh, stok beras mampu mencukupi kebutuhan lebih dari enam bulan.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
“Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ujar Mendagri Tito.
Meski demikian, Mendagri Tito menyoroti tantangan utama yang dihadapi, yaitu distribusi stok beras ke daerah-daerah bencana, terutama wilayah yang sulit diakses. Mureks mencatat bahwa permasalahan logistik seringkali menjadi kendala krusial dalam penanganan pascabencana.
Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, termasuk Aceh. Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni swasembada pangan.
“Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelas Tito.
Di samping itu, Tito Karnavian juga membahas bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Bantuan disiapkan berdasarkan kategori kerusakan: ringan, sedang, maupun berat.
- Rumah rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta.
- Rumah rusak sedang akan diberikan bantuan sebesar Rp 30 juta.
- Rumah rusak berat, termasuk yang hilang, akan diganti oleh pemerintah berupa hunian tetap (huntap).
Pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang akan diberikan selama proses pembangunan huntap berlangsung. Untuk mempercepat penyaluran bantuan ini, Mendagri mengimbau para kepala daerah agar segera menyiapkan data masyarakat terdampak secara akurat.
Ia menekankan pentingnya peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan, mengingat mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya. “Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” tandasnya.
