Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat. Selain itu, Pemda juga diminta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini krusial demi memastikan proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Tito menjelaskan, pemerintah bersama sejumlah pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap. Hunian tersebut diperuntukkan bagi korban bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang akibat bencana.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Menurut Mendagri, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Ia merinci, lahan yang dimaksud harus memiliki status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk pembangunan, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri Tito saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di beberapa daerah di Provinsi Sumut. Tito menambahkan, langkah serupa akan segera menyusul di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di kedua daerah tersebut.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh [dan Sumbar],” imbuhnya.
Mendagri mendorong jajaran Pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang jauh lebih banyak. Dengan demikian, Tito memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang.
“[Kepada tiga gubernur] tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tandasnya.
Rapat yang diselenggarakan secara hybrid tersebut turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.
