Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengerahkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah Sumatera yang paling parah terdampak bencana. Para praja ini dijadwalkan tiba di Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman praja IPDN bertujuan untuk mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 30 Desember 2025.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Tito mengungkapkan, Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi prioritas utama karena merupakan wilayah dengan dampak terparah. Banyak desa di kedua daerah tersebut yang hilang tersapu banjir.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” kata Tito.
Selain itu, Tito menambahkan bahwa dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh. Oleh karena itu, Kemendagri mengambil langkah konkret untuk membangkitkan kembali pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan normal.
“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menerangkan bahwa penugasan 1.054 praja IPDN ini dirancang dengan skema menyerupai kuliah kerja nyata (KKN). Melalui skema ini, para praja dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menegaskan bahwa Kemendagri telah menerjunkan tim untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini diambil mengingat banyaknya warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri telah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan. Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat,” tutup Tito.
Agenda konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
