Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya pemutakhiran data terpadu antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Sinergi ini krusial untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dan cadangan pangan pemerintah, khususnya dalam perencanaan program tahun 2026.
Agus menjelaskan, seluruh program kerja Kemensos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga ATENSI untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Penggunaan DTSEN ini, lanjut Agus, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. “Sasaran program kerja Kemensos adalah memberikan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, ATENSI untuk kelompok rentan, serta program pemberdayaan. Seluruhnya kami salurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional,” ujar Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/12/2025).
Untuk tahun 2026, Wamensos menargetkan PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, program BPNT dan pemberdayaan sosial ekonomi ditargetkan bagi 15 ribu penerima, dengan seluruh bantuan disalurkan secara nontunai melalui transfer rekening atau PT Pos Indonesia.
Dalam konteks ketahanan pangan, Agus Jabo Priyono menekankan bahwa koordinasi erat dengan Kemenko Pangan menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial dari Kemensos dapat berjalan selaras dengan program bantuan pangan pemerintah.
“Kaitannya dengan Badan Pangan, kami selalu berkoordinasi dalam pemutakhiran data agar bantuan sosial oleh Kemensos bersinergi dengan bantuan pangan. Korelasi ini harus dinamis antara Kemensos dan Kemenko Pangan, terutama dalam pemutakhiran data penerima,” tegasnya.
Proses pemutakhiran data, menurut Wamensos, dilakukan secara berlapis. Dimulai dari pendataan di tingkat desa, kemudian divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pengecekan langsung di lapangan (ground check) melalui pendamping PKH.
“Data dari desa kami validasi bersama BPS, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Transparansi itu penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa rapat yang dihadirinya bersama Wamensos Agus Jabo Priyono di Jakarta pada Senin (29/12/2025) tersebut secara khusus membahas kesiapan pemerintah menghadapi peningkatan produksi pangan pada 2026.
Rapat ini juga menetapkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas harga dan distribusi. “Hari ini kami rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Produksi diperkirakan lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kita harus bersiap dari sisi penyerapan dan distribusinya agar harga tidak jatuh,” kata Zulkifli.
Pemerintah menyepakati peningkatan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Cadangan ini akan dimanfaatkan untuk berbagai intervensi, termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi harga.
Zulkifli juga menyoroti peran strategis Bulog sebagai ujung tombak distribusi pangan nasional. Bulog diharapkan mampu menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Bulog menjadi anjuran kita, baik untuk penyaluran SPHP, penyerapan gabah, hingga pengendalian harga. Ini penting agar pangan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Zulkifli.
Melalui sinergi pemutakhiran data dan perencanaan lintas sektor ini, Kemensos berharap penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan pada 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
