Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat korban bencana alam tidak akan dikenakan biaya. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatera Jelang Akhir Tahun, yang berlangsung di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12/2025). Ia menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam implementasi kebijakan ini.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
“Tentunya mohon disampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” ujar Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi meminta Kemendagri untuk melakukan pengawasan ketat terhadap proses kepengurusan dokumen tersebut. Ia mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan.
“Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Kemendagri. Ia menyebutkan bahwa Kemendagri sudah mulai bergerak sejak 15 November 2025 untuk mendata dokumen-dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana.
“Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk dukcapil. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang. Mulai tanggal 25 November sudah kita bergerak membuat 9 tim. Saya ulangi, 15 November itu sudah buat 9 tim, masing-masing 3 tim. Kita mendata dukcapil-dukcapil yang ada di semua kabupaten/kota yang terdampak 52, itu hanya 3 dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa,” papar Tito.
Tito menambahkan bahwa hampir seluruh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di wilayah terdampak sudah beroperasi kembali. Hanya beberapa di wilayah Aceh yang masih mengalami kendala.
“Kalau daerah lain, di Tapanuli, Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak,” tutup Tito, memberikan gambaran positif mengenai pemulihan layanan di daerah lain.
