Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Penugasan ini menyusul keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menunjuk Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Upaya pemetaan situasi terkini ini dilakukan melalui pertemuan koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jumat (9/1/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Tito menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memahami kondisi lapangan setelah fase tanggap darurat. “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Dalam paparannya, Tito menyebutkan bahwa total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat, termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pantauan lapangan, sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ini ditandai dengan berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Tito mengakui masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar dapat segera pulih sepenuhnya. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa wilayah tertentu tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Catatan Mureks menunjukkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Tito juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana yang terus dipercepat dan divalidasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dan mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito mengusulkan penambahan personel dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan. Mereka akan membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Selain itu, pihaknya akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh. Posko-posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. “Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkas Tito.
