Jakarta – Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi telah melayangkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda provinsi tersebut. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa harapan masyarakat Aceh untuk segera menerima bantuan, termasuk dari luar negeri, adalah hal yang wajar mengingat skala bencana.
Skala Bencana dan Kebutuhan Mendesak
Mardani Ali Sera menekankan besarnya dampak bencana yang terjadi. “Bencana ini besar dan sangat dahsyat. Jumlah korban dan dampaknya sangat berat buat masyarakat. Wajar masyarakat Aceh berharap segera dapat bantuan. Iya (termasuk dari luar negeri),” ujar Mardani kepada wartawan pada Selasa (16/12/2025).
Ia mendesak pemerintah untuk menerapkan manajemen bencana yang berpihak pada warga terdampak. Fokus utama, menurut Mardani, harus pada pemulihan infrastruktur vital seperti sekolah, masjid, pasar, sawah, hingga pasokan listrik. “Saya memaklumi dan mendorong pemerintah melaksanakan manajemen bencana yang rendah hati dengan fokus pada warga terdampak. Sawah, kebun, sekolah, masjid dan pasar hingga sekolah hilang,” kata Mardani. Ia menambahkan, “Infrastruktur termasuk jalan, air bersih hingga listrik dan gas juga perlu segera dibuat normal.”
Keterbukaan Terhadap Bantuan Internasional
Mardani berharap pemerintah bersikap terbuka dalam menerima uluran tangan dari negara lain. Kunci utamanya adalah pengelolaan bantuan yang transparan dan profesional. “Terima dengan tata kelola yang jelas dan profesional,” tegasnya.
Kronologi dan Respons Penanganan Bencana
Banjir besar melanda Aceh pada Rabu, 26 November 2025, yang berdampak pada 18 kabupaten/kota. Daerah yang paling parah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Menindaklanjuti situasi tersebut, Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF, mengingat pengalaman penanganan bencana tsunami pada 2004. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, seperti dilansir detikSumut pada Senin (15/12/2025), menyatakan hal tersebut.
Saat ini, tercatat 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh, terdiri dari NGO lokal, nasional, dan internasional. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Beberapa lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.
