Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum mengambil sikap final terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini disampaikan di tengah hasil survei Lingkaran Surveai Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan tersebut.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa partainya masih menimbang berbagai masukan. “Masih menimbang masukan dari beberapa NGO (Non-Governmental Organization),” kata Mardani kepada wartawan pada Kamis (8/1/2026).
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, di internal PKS sendiri masih terdapat pandangan yang terbelah. “Masih punya pendukung keduanya,” ujarnya, merujuk pada pendukung Pilkada langsung oleh rakyat dan Pilkada melalui DPRD. PKS berencana untuk mengkaji lebih dalam sistem Pilkada tersebut.
Menanggapi hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan penolakan mayoritas publik, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai sistem terbaik. “Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” kata Mardani.
Namun, ia juga mengakui bahwa pendukung Pilkada melalui DPRD memiliki argumennya sendiri. “Tapi pendukung Pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” tambahnya.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan Pilkada melalui DPRD. Survei ini mencatat bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD, dengan penolakan paling keras datang dari Generasi Z. Mureks mencatat bahwa isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pemilih muda.
Responden diberi pertanyaan ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali.
Rincian hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
Ardian Sopa, saat merilis hasil survei di Jakarta pada Rabu (7/1/2026), menyimpulkan bahwa data menunjukkan penolakan signifikan. “Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” tegas Ardian.
