Rilis Global Flourishing Study (GFS) 2024-2025 yang menempatkan Indonesia di urutan pertama dunia dalam hal “kesejahteraan utuh” telah menjadi sorotan dalam retorika Presiden Prabowo Subianto. Predikat “Negara Paling Bahagia” ini seolah diklaim sebagai buah dari kebijakan pemerintah yang patut dirayakan. Namun, pandangan ini dinilai mengandung kekeliruan logika fundamental.
Klaim tersebut, menurut sejumlah pengamat, mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam memahami esensi kebahagiaan rakyat. Kebahagiaan masyarakat Indonesia disebut lebih banyak bersumber dari faktor-faktor non-material seperti doa, spiritualitas, dan eratnya hubungan bertetangga, alih-alih dari kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kebahagiaan Rakyat Bukan Hasil Birokrasi
Mureks mencatat bahwa data GFS memang menempatkan Indonesia di puncak, namun pendorong utamanya bukanlah angka pertumbuhan ekonomi atau efektivitas birokrasi. Skor tinggi Indonesia ditopang oleh domain non-material, yaitu religiusitas yang mendalam, makna hidup yang spiritual, dan hubungan sosial yang erat. Ini merupakan aset organik yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak lama, bukan produk dari rapat-rapat kabinet.
Analogi yang tepat untuk menggambarkan kekeliruan ini adalah seorang Gen Z yang berswafoto di lokasi wisata indah, lalu mengklaim keindahan pemandangan tersebut sebagai hasil dari kualitas kameranya, bukan keindahan alam itu sendiri.
Fenomena ini memunculkan dugaan adanya “Wellbeing Washing”, yakni upaya pencucian citra melalui narasi kesejahteraan dari podium kepresidenan. Ketika Presiden memuji rakyat yang “tetap bahagia meskipun hidup sederhana,” hal itu dinilai sebagai bentuk romantisasi kemiskinan yang berbahaya.
Survei GFS, pada dasarnya, berkonteks pada peri kehidupan rakyat, bukan kinerja pemerintah. Kemampuan masyarakat untuk tersenyum di tengah himpitan harga bahan pokok dan biaya pendidikan yang mencekik bukanlah indikator keberhasilan pemerintah. Sebaliknya, hal itu disebut sebagai bukti kebiasaan “nrimo” atau penggunaan mekanisme koping religius akibat absennya jaminan sosial yang memadai dari negara. Budaya bersyukur, meskipun dalam penderitaan, telah tertanam kuat sejak kecil, terlepas dari kinerja pejabat.
Narasi “kita bangsa paling bahagia” yang didiktekan negara berpotensi mendelegitimasi setiap keluhan publik terkait ketidakadilan, korupsi, atau bencana sebagai sikap “kurang bersyukur”. Ini dianggap sebagai taktik retoris sinis untuk mengabaikan ketidakpuasan masyarakat. Tugas pemerintah, menurut pandangan ini, bukanlah memuji ketahanan rakyat dalam menahan penderitaan atau mengabaikan penyesalan 58% pemilih terhadap kinerja kabinet, melainkan memastikan penderitaan dan frustrasi rakyat berakhir. Mengklaim posisi teratas dalam Global Flourishing Study sebagai pencapaian politik dinilai sebagai kesimpulan yang tidak relevan dan berpotensi berbahaya.
Data GFS seharusnya menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa kuat sebagai fondasi. Tugas pemerintah, yang digaji dari pajak rakyat, adalah membangun struktur ekonomi yang layak di atas fondasi tersebut. Bukan membiarkan rakyat terus menghadapi kesulitan ekonomi sambil sibuk memuji ketahanan mereka dan mengklaim penghargaan dari lembaga-lembaga survei.
Dengan demikian, terlepas dari berbagai permasalahan seperti oknum pejabat yang korup atau aset negara yang digerogoti, rakyat Indonesia tetap berupaya menemukan kebahagiaan. Kesadaran bahwa keluhan mereka seringkali tidak mengubah keberpihakan negara menjadi salah satu faktor di baliknya.
