Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan belum membuka keran investasi bagi pihak swasta untuk menggarap tambak garam industri di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penundaan ini dilakukan karena pemerintah masih fokus pada penyiapan lahan secara menyeluruh sebelum melibatkan investor.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berada pada tahap krusial penyiapan lahan. Tahap ini mencakup aspek teknis, sosial, dan lingkungan, yang harus dipastikan siap sebelum pembangunan dimulai dan investor masuk.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Target Pembukaan Investasi dan Luas Lahan
“Kalau itu sudah siap, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelas Koswara dalam konferensi pers di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
KKP telah menyiapkan sekitar 8.000 hektare lahan di Rote Ndao yang akan dibuka untuk investasi industri garam. Area ini merupakan bagian dari pengembangan K-SIGN yang dirancang untuk mendukung swasembada garam dan mengurangi ketergantungan impor. Secara keseluruhan, kawasan K-SIGN di Rote ditargetkan memiliki luas 10.000-13.000 hektare, dengan potensi produksi mencapai 2 juta ton garam per tahun.
Namun, pada tahap awal, pemerintah hanya akan menggarap 2.000 hektare menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai proyek percontohan. “Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” tambah Koswara.
Proyek Percontohan dan Peningkatan Produksi
Pengembangan tahap awal seluas 2.000 hektare ini bertujuan untuk membangun model tambak industri garam berskala besar yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Model ini diharapkan menjadi rujukan dan memberikan keyakinan bagi calon investor.
“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” tegasnya.
Selain fokus di Rote Ndao, KKP juga menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam baru. Langkah ini diambil guna meningkatkan kapasitas produksi nasional dan memperkuat agenda swasembada garam dalam jangka menengah.
Pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting, dengan target peningkatan produktivitas hingga 30%. Peningkatan ini diharapkan mampu menambah produksi sekitar 600.000 ton garam. “Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 (ton),” lanjut Koswara.
Nilai Investasi dan Prioritas Investor
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, mengungkapkan bahwa nilai investasi pemerintah dalam proyek garam nasional ini mencapai Rp700 miliar. Lahan yang dikelola pemerintah nantinya akan dioperasikan oleh BUMN, sementara sisa lahan akan dibuka untuk pihak swasta.
“Jadi itu nanti (investor luar masuk ke Indonesia), itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” pungkas Ahmad Aris.
