Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Husnul Khotimah, menyatakan dukungan terhadap aspirasi kenaikan gaji bagi para hakim ad hoc. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) juga telah berupaya keras untuk mewujudkan hal tersebut, meskipun kewenangan final berada di tangan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Saat ini ada fenomena untuk hakim ad hoc yang demo dan menuntut gaji untuk naik. Saat ini tentu pimpinan dari Mahkamah Agung juga sudah memberikan usaha gitu,” kata Husnul kepada wartawan pada Jumat, 9 Januari 2026. Ia menambahkan, keputusan kenaikan gaji tidak berada di tangan MA.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Untuk kenaikan gaji kan bukan dari Mahkamah Agung, tapi justru dari pemerintah, iya kan? Bagaimana kekuatan negara, bagian keuangan itu,” jelas Husnul. Ia berharap agar impian para hakim ad hoc segera terwujud. “Mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh hakim-hakim ad hoc segera terwujud. Ya, kita berdoa bersama lah ya. Mudah-mudahan sudah ada titik-titik cerah untuk itu. Itu yang bisa saya jawab,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Janjikan Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan menaikkan gaji Hakim Ad Hoc. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026. Menurut pantauan Mureks, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa besaran kenaikan gaji tersebut saat ini masih dalam tahap perhitungan.
“Itu nanti akan dihitung tersendiri karena berkenaan dengan hakim ad hoc itu perinciannya sedang didetailkan,” ujar Prasetyo. Ia menegaskan bahwa akan ada penanganan khusus terkait kenaikan gaji ini. “Jadi nanti akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji dari hakim ad hoc,” sambungnya.
Prasetyo Hadi menambahkan, besaran kenaikan gaji akan disesuaikan dengan jenjang karier hakim yang bersangkutan. “Ya nanti disesuaikan, disesuaikan dengan yang hakim karier itu,” pungkasnya.
