Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor konveksi masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses permodalan. Skema pembiayaan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK), dinilai belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan pelaku usaha kecil.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdiaman, mengungkapkan bahwa banyak anggota asosiasinya belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kendala persyaratan administratif dan agunan yang sulit dipenuhi.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Tantangan Akses Permodalan dan Persaingan Pasar
“Kami, Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), masih menghadapi tantangan besar dalam hal permodalan. Program KUR dan KIPK yang disediakan pemerintah tidak dapat dinikmati oleh banyak pelaku usaha kecil menengah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan,” ujar Nandi dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Menurut Nandi, sebagian besar pelaku konveksi skala kecil tidak memiliki agunan yang memadai. Selain itu, mereka juga kerap kesulitan dalam menyajikan catatan keuangan yang rapi, serta belum memiliki pengalaman mengelola usaha dalam skala besar. Kondisi ini secara signifikan mempersulit mereka untuk mengakses pembiayaan formal dari perbankan.
Nandi menambahkan, kebutuhan akan dukungan permodalan semakin mendesak. Banyak IKM konveksi yang terpaksa gulung tikar sejak pandemi Covid-19. Di sisi lain, pelaku usaha lokal juga harus bersaing ketat dengan masuknya produk impor ilegal yang menekan pasar domestik.
“Kami berharap pemerintah dapat menciptakan program permodalan yang tepat sasaran, mengingat banyak IKM yang sudah gulung tikar semenjak Covid-19 dan kalah saing dari impor ilegal,” kata Nandi.
Dukungan Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas
Ia menilai, pemerintah sudah mulai mendorong penggunaan produk dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan dukungan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar.
“Market sudah didukung pemerintah untuk domestik, maka dari itu pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM yang berdaya saing,” tegas Nandi.
Lebih lanjut, Nandi menegaskan bahwa pelaku konveksi tidak ingin bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Namun, dukungan awal dinilai penting agar pelaku usaha bisa mengembangkan potensi dan berdiri secara mandiri.
Selain permodalan, IPKB juga mendorong adanya bantuan teknis dan pelatihan bagi pelaku IKM konveksi. Menurut Nandi, peningkatan kapasitas usaha menjadi kunci agar industri tekstil dan konveksi nasional mampu bersaing di pasar global.
“Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi kami dan memberikan solusi yang tepat. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi di Indonesia,” pungkasnya.
