Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela dalam kondisi aman menyusul serangan Amerika Serikat (AS) ke sejumlah wilayah di negara tersebut pada Sabtu (3/1) dini hari. Serangan itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 80 orang.
Juru bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, pada Senin (5/1) menyatakan bahwa 37 WNI di Venezuela berada dalam keadaan baik. “Berdasarkan pantauan KBRI Caracas pada hari ini 5 Januari, KBRI memastikan seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman,” ujar Yvonne dalam keterangan video.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Meskipun demikian, Yvonne menambahkan bahwa gangguan jaringan komunikasi dan pemadaman listrik masih terjadi di wilayah ibu kota Caracas. Namun, menurut Mureks, situasi keamanan dan aktivitas sosial di ibu kota mulai menunjukkan peningkatan dan kondusif.
“Pasar swalayan beroperasi kembali dan tidak terlihat adanya fenomena panic buying di antara warga. Stasiun pengisian bahan bakar juga telah dibuka dan mobilitas kendaraan di jalan-jalan utama mulai terlihat normal,” jelas Yvonne.
Kemlu RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas telah menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi keamanan di Venezuela, yang akan diberlakukan jika diperlukan. Pemerintah RI mengimbau WNI di Venezuela untuk terus meningkatkan kewaspadaan.
Serangan AS pada Sabtu (3/1) dini hari menargetkan beberapa wilayah Venezuela, termasuk Caracas. Dalam operasi tersebut, pasukan elite AS Delta Force berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi sidang tuduhan narkoterorisme di pengadilan federal, yang dijadwalkan pada Senin pukul 12.00 waktu setempat.
Tindakan AS terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro ini menuai kecaman dari berbagai negara dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut situasi di Caracas sebagai preseden berbahaya dan mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
