Konstitusi negara memegang peranan krusial dalam sistem hukum Indonesia. Seluruh regulasi, mulai dari undang-undang hingga kebijakan pemerintah, harus selaras dengan konstitusi yang berlaku. Kedudukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum tertinggi menjadi pilar utama dalam menjaga keteraturan dan keadilan hukum di Tanah Air.
Pengertian dan Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
UUD 1945 merupakan konstitusi yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut Ahmad Kemal Jauza Firdaus dalam tesisnya yang berjudul Kedudukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi Negara Republik Indonesia, dan negara harus tunduk pada konstitusi sebagai kedaulatan tertinggi dalam negara.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Para pakar hukum tata negara mendefinisikan UUD 1945 sebagai landasan formal dan materiil yang mengikat seluruh peraturan di Indonesia. Konstitusi ini tidak hanya memuat norma-norma dasar, tetapi juga prinsip-prinsip esensial dalam kehidupan bernegara.
Fungsi utama UUD 1945 adalah memberikan arah dan batasan bagi setiap penyusunan hukum di Indonesia. Seperti dijelaskan dalam sumber sebelumnya, konstitusi ini berperan sebagai fondasi awal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Landasan Yuridis Kedudukan UUD 1945
Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebagai norma dasar (Grundnorm), UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah peraturan yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.
Secara hierarkis, UUD 1945 berada di puncak sistem hukum nasional. Semua peraturan di bawahnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, wajib menyesuaikan dengan konstitusi.
Kekuatan hukum UUD 1945 bersifat mengikat. Mureks mencatat bahwa setiap aturan yang bertentangan dengannya wajib dibatalkan, baik melalui mekanisme legislatif maupun putusan lembaga peradilan.
Implikasi Kedudukan UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi membawa konsekuensi langsung bagi sistem hukum Indonesia. Setiap langkah penyusunan undang-undang harus mengacu pada konstitusi. Bahkan, jika ditemukan peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, ada mekanisme khusus untuk membatalkannya.
Penyusunan peraturan di Indonesia selalu mengacu pada UUD 1945. Menurut Mureks, setiap produk hukum baru wajib mengutamakan kesesuaian dengan norma dasar konstitusi.
Peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Proses ini memastikan bahwa supremasi konstitusi tetap terjaga.
Contoh Penerapan UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Penerapan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap kali terjadi sengketa hukum, konstitusi selalu menjadi alat uji utama.
Mahkamah Konstitusi berkali-kali membatalkan peraturan yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Proses ini memperlihatkan peran konstitusi sebagai pengendali utama sistem hukum nasional.
UUD 1945 menjadi tolak ukur dalam uji materi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, supremasi konstitusi tetap terjaga dan tidak mudah dilanggar oleh penguasa.
Kesimpulan
Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi menegaskan bahwa seluruh peraturan di Indonesia harus tunduk pada konstitusi negara. Setiap produk hukum wajib mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga di tengah dinamika hukum nasional.
Keberadaan UUD 1945 sebagai fondasi hukum memberikan kepastian, keadilan, serta arah yang jelas dalam membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu, memahami dan menjaga kedudukan UUD 1945 sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia.
