Juru bicara pemerintah Jerman menunjukkan kehati-hatian saat merespons pertanyaan wartawan pada Senin (05/01) lalu. Selama hampir 40 menit, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer dan juru bicara pemerintah Sebastian Hille menghadapi pertanyaan seputar penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) di Konferensi Pers Federal di Berlin.
Wartawan mempertanyakan mengapa Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Uni Demokrat Kristen (CDU) konservatif tidak secara eksplisit menyebut tindakan militer AS pada Sabtu (03/01) sebagai pelanggaran hukum internasional, seperti yang diyakini banyak ahli. Pada hari tersebut, tentara AS menangkap Nicolas Maduro dalam operasi militer di ibu kota Venezuela dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Hille membacakan pernyataan yang mengkritik keras pemimpin yang ditangkap. “Maduro telah membawa negaranya ke perairan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya. Pernyataan itu juga menyebut bahwa masa jabatan Maduro sebagai presiden adalah hasil dari pemilu yang dimanipulasi, menjadi salah satu alasan Jerman tidak pernah secara resmi mengakui pemerintahannya.
Juru bicara pemerintah Jerman tersebut kemudian menegaskan, “Kanselir menekankan bahwa semua pihak, termasuk AS, harus menghormati hukum internasional. Ini berlaku secara eksplisit untuk kedaulatan negara dan integritas wilayah.” Pemilihan kata ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tuduhan eksplisit terhadap AS atas pelanggaran hukum internasional.
Respons Eropa dan Sikap Jerman Terhadap Penangkapan Maduro
Jerman juga terlibat dalam upaya merumuskan respons dan penilaian Eropa terhadap keputusan pemerintah AS untuk menangkap Maduro. Hasilnya adalah pernyataan yang dirilis pada Minggu (04/01) dan ditandatangani oleh 26 negara Uni Eropa (UE), kecuali Hongaria.
Dalam pernyataan tersebut, kepala urusan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional. Ia menambahkan bahwa kehendak rakyat Venezuela tetap menjadi satu-satunya cara bagi negara tersebut untuk memulihkan demokrasi. UE sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis.
Kanselir Merz menghindari membuat pernyataan yang lebih jelas. Pada Sabtu (03/01), Merz menulis di X: “Situasi hukum terkait intervensi AS kompleks. Kami meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya.” Ia menambahkan bahwa prinsip hukum internasional harus diterapkan dalam hubungan antarnegara. “Tidak boleh ada ketidakstabilan politik di Venezuela saat ini. Penting untuk memastikan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang disahkan melalui pemilu,” lanjutnya.
Sementara itu, pada Senin (05/01) pagi, Menteri Luar Negeri Wadephul kembali membela Kanselir Merz. Di radio publik Deutschlandfunk, ia menyatakan bahwa “Maduro memimpin rezim yang tidak adil, 8 juta orang telah meninggalkan negara itu. Ada tahanan politik.” Ia juga menyebut bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan situasi hak asasi manusia di Venezuela sebagai sangat kritis, dan proses hukum sedang berlangsung terhadap Venezuela di Pengadilan Kriminal Internasional. Wadephul menegaskan Maduro bukan presiden yang sah secara legitimasi, dan kepentingan geopolitik AS juga berperan dalam serangan tersebut.
Kritik Oposisi dan Dilema Diplomatik Jerman
Pernyataan pemerintah Jerman ini menuai kritik karena dianggap terlalu lemah oleh beberapa politisi oposisi Jerman. Mereka menggambarkan aksi militer yang membawa Maduro ke New York sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Katharina Dröge, pemimpin parlemen Partai Hijau, mengatakan, “Intervensi AS adalah pelanggaran hukum internasional. Apa yang menghentikan kanselir untuk menyatakannya dengan jelas?” Ia menambahkan, “Dalam situasi ini, tetap low profile adalah strategi yang bisa menjadi bencana, Tuan Merz.”
Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga ketua bersama Partai Sosial Demokrat (SPD), menyebut peristiwa di Venezuela “sangat mengkhawatirkan.” Ia menambahkan, “Maduro memimpin rezim otoriter yang bertahan dalam kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan.” Namun, Klingbeil menegaskan, “ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hukum internasional.” Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang sayap kanan menggambarkan aksi AS di Venezuela sebagai bagian dari “penyelarasan ulang politik global.”
Spekulasi di kalangan politik Berlin mengenai mengapa Merz dan Wadephul tidak bersikap lebih tegas menjadi perbincangan. Mureks mencatat bahwa Merz dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin UE lainnya di KTT Paris, yang juga akan dihadiri perwakilan Ukraina dan AS. Fokus utama pertemuan tersebut adalah prospek perdamaian di Ukraina, di mana jaminan keamanan Amerika Serikat sangat vital.
Armin Laschet (CDU), Ketua Komite Urusan Luar Negeri Bundestag, menyatakan, “kebijakan luar negeri itu rumit. Anda harus mempertimbangkan realitas dunia.” Ia menambahkan bahwa jika Eropa menuntut Trump terkait insiden tersebut, hasilnya kemungkinan besar adalah kehilangan pengaruh dalam kebijakan Ukraina. Pemerintah Jerman tampaknya percaya bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memanaskan hubungan dengan AS soal Venezuela, melainkan fokus pada pencapaian hasil terbaik di Ukraina.
Ketegangan Baru: Ambisi AS Terhadap Greenland
Di tengah dinamika tersebut, ketegangan lain muncul di lingkup NATO dan Arktik. Presiden AS Donald Trump kembali menyerukan agar Greenland, wilayah otonom Denmark, berada di bawah kendali Washington. Pernyataan ini menyusul penangkapan Maduro.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS dapat berarti akhir dari aliansi militer NATO. “Segala sesuatunya akan berhenti” jika terjadi serangan AS terhadap negara NATO lain, tegasnya. Para pemimpin Eropa mendukung Frederiksen, namun tetap menekankan bahwa AS adalah “mitra penting.”
Pada Selasa (06/01), Frederiksen merilis pernyataan bersama dengan pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sekutu Eropa meningkatkan upaya “untuk menjaga keamanan Arktik dan mencegah ancaman.”
Nielsen, saat berbicara di ibu kota Greenland, Nuuk, mengatakan, “Situasinya bukan seperti bahwa Amerika Serikat bisa menaklukkan Greenland. Itu tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik. Kita harus memulihkan kerja sama baik yang pernah kita miliki.” Dalam unggahan media sosial pada Senin, ia meminta Trump menghentikan “fantasi” tentang aneksasi Greenland. “Cukup sekarang. Jangan ada tekanan lagi. Jangan ada sindiran lagi. Tidak ada fantasi aneksasi lagi. Kita terbuka untuk dialog,” tulisnya. “Namun, ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional,” tambahnya.
Dukungan Sekutu dan Kepentingan Strategis AS di Arktik
Dalam pernyataan bersama dengan Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan mereka untuk Denmark dan Greenland.
“Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik,” bunyi pernyataan bersama tersebut. “Kami dan banyak sekutu lainnya telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi kami untuk menjaga Arktik tetap aman dan mencegah ancaman,” tambahnya. Meskipun demikian, ketujuh pemimpin tersebut menekankan bahwa Washington “adalah mitra penting dalam upaya ini.”
Trump menegaskan kembali pandangannya bahwa Greenland harus berada di bawah kendali AS, sehari setelah penangkapan Maduro. “Kami membutuhkan Greenland,” kata Trump kepada wartawan, menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk “keamanan nasional” Washington. Ia juga mengklaim bahwa pulau itu dikelilingi “oleh kapal-kapal Cina dan Rusia.”
Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli wilayah ini, sambil tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih. Menurut Mureks, Greenland memiliki cadangan minyak, mineral penting, dan sumber daya lain yang besar. Wilayah ini juga bisa menjadi semakin penting secara ekonomi dalam beberapa dekade mendatang karena pembukaan jalur pelayaran Arktik baru akibat mencairnya es kutub. Greenland sendiri sudah menjadi basis militer AS, dan Kopenhagen menyatakan kesiapan untuk memungkinkan penempatan pasukan tambahan AS.
Pada Senin, penasihat senior Trump, Stephen Miller, menggambarkan Greenland sebagai “koloni Denmark,” dan menambahkan, “Tidak ada yang akan berperang secara militer melawan Amerika Serikat mengenai masa depan Greenland.”
