Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. JPO ini dirancang khusus untuk ramah disabilitas, memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rencana tersebut disambut positif oleh warga sekitar. Amir (57), seorang pekerja di kawasan Sarinah, menyatakan dukungannya asalkan JPO dilengkapi fasilitas penunjang yang memadai. “Kalau memang dibuat ramah disabilitas, ya bagus sekali. Harus ada lift atau eskalator jadi semua orang bisa pakai,” ujar Amir saat ditemui di Sarinah, Sabtu (10/1/2026).
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Namun, Amir juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek perawatan dan pengawasan pasca-pembangunan. Ia berharap fasilitas publik tersebut tidak terbengkalai atau disalahgunakan. “Jangan sampai nanti liftnya mati, atau malah jadi tempat orang buka lapak dan tunawisma. Harus dijaga, apalagi ini kan pusat kota,” tegasnya.
Senada dengan Amir, Adita (30), warga lainnya, menekankan bahwa konsep “ramah disabilitas” harus diwujudkan secara berkelanjutan. Ia berharap fasilitas seperti lift benar-benar berfungsi optimal. “Kalau untuk disabilitas saya setuju, tapi semoga fasilitasnya benar-benar berfungsi. Jangan sampai lift rusak tapi lama diperbaikinya,” kata Adita. Ia juga berharap pengelolaan JPO dilakukan secara profesional agar tetap aman dan tidak berkesan kumuh bagi pejalan kaki.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan kembali JPO Sarinah merupakan hasil kajian yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok difabel yang kesulitan menyeberang di area tersebut. “JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kenapa (JPO) diadakan kembali,” jelas Pramono usai meninjau Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).
Sebagai informasi, JPO Sarinah memiliki sejarah panjang sebagai JPO pertama di Indonesia yang dibangun pada era Gubernur Ali Sadikin. Namun, bangunan bersejarah ini kemudian dibongkar pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dengan alasan untuk membuka estetika kawasan dan digantikan dengan pelican crossing. Catatan Mureks menunjukkan, keputusan pembongkaran kala itu menuai beragam respons dari masyarakat.
