Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, meminta agar permintaan bantuan Pemerintah Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pascabencana tidak menjadi polemik. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa korban bencana di Aceh.
Fokus pada Penyelamatan Nyawa
“Dalam kondisi bencana, siapapun boleh meminta bantuan dari siapa saja. Namun kondisi medan yang sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Dede Yusuf meyakini pemerintah pusat juga telah berupaya maksimal dalam penanganan bencana di Aceh. Ia berharap pertolongan bagi masyarakat Aceh dapat terus mengalir dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Jadi kita harus melihatnya sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak. Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan Presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan,” ungkap legislator Partai Demokrat itu.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Oleh karena itu, Dede Yusuf menilai permintaan bantuan Aceh ke lembaga PBB tidak perlu diperdebatkan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai bantuan yang masuk.
“Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” tegas Dede. “Asal ada pemberitahuan kepada pemerintah pusat, dan menjelaskan alasan yang tepat dibutuhkan saat ini. Karena itu bagian dari koordinasi dengan pusat,” sambungnya.
Permintaan Resmi Pemerintah Aceh
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi telah melayangkan surat kepada dua lembaga PBB untuk meminta bantuan penanganan bencana pasca banjir dan longsor. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa permintaan tersebut ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12).
Muhammad menambahkan, saat ini telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka terdiri dari lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Keterlibatan relawan dan lembaga diperkirakan akan terus bertambah.
Beberapa lembaga yang disebut telah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.
