Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan keprihatinannya atas penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/12/2025). Eddy menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah dan pejabat publik di Indonesia.
“Tentu kami prihatin dengan adanya OTT tersebut dan kami berharap bahwa ini menjadi alarm dan pengingat kepada seluruh kepala daerah, dan pejabat publik pada dasarnya untuk tetap berpegang kepada sumpah jabatan dan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka,” kata Eddy kepada wartawan pada Sabtu (20/12/2025).
Sorotan Sejarah Korupsi di Kabupaten Bekasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti catatan panjang Kabupaten Bekasi terkait kasus OTT dan penahanan kepala daerah. Menurutnya, dalam satu dekade terakhir, sejumlah pemimpin daerah di Bekasi telah tersangkut masalah hukum.
“Kalau kita lihat dari kesejarahannya selama 10 tahun ke belakang, Kabupaten Bekasi itu sarat dengan OTT dan penahanan, penangkapan dan penahanan dari kepala daerahnya,” ujarnya.
Eddy menambahkan, “Kalau dilihat ke belakang, kepala-kepala daerah di Kabupaten Bekasi punya kecenderungan untuk ditahan, sampai suatu ketika Bekasi pada saat itu tidak memiliki kepala daerah karena baik bupati maupun wakil bupatinya pun pada saat itu tersangkut permasalahan hukum.”
Menyikapi kondisi tersebut, Eddy menekankan pentingnya perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diperlukan untuk memastikan pemerintahan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan secara bersih dan transparan.
“Jadi ada perhatian khusus yang mungkin harus diberikan baik itu dari aparat penegak hukum, dari Kementerian Dalam Negeri, maupun dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi menuntut, meminta adanya pemerintahan yang bersih dan ikut mengawasi pemerintahan agar berjalan secara bersih,” tuturnya.
Sebagai informasi, penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara oleh KPK terkait dugaan suap proyek menambah daftar panjang kepala daerah di Bekasi yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, pada tahun 2018, KPK juga pernah menangkap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Cikarang. Selain itu, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dan Rahmat Effendi juga pernah menjadi target OTT KPK pada tahun 2022.
