Pemerintah China melayangkan protes keras dan mendesak Amerika Serikat (AS) untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap atas perintah Presiden Donald Trump. Penangkapan ini memicu gelombang kecaman internasional, termasuk dari negara-negara di Amerika Selatan dan Uni Afrika.
Maduro ditangkap bersama istrinya, Cilia Flores, di kediamannya di ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat. Penangkapan ini terjadi beberapa saat setelah AS melancarkan bombardir di sejumlah titik vital di kota tersebut.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
China Desak Pembebasan dan Sebut Pelanggaran Hukum Internasional
Sebagai salah satu negara sahabat Venezuela, China mengecam keras tindakan AS yang dianggap sembrono dan melanggar kedaulatan negara. Kementerian Luar Negeri China, dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP, menegaskan tuntutannya.
“China menyerukan kepada AS untuk memastikan keamanan pribadi Presiden Nicolas Madura dan istrinya, segera bebaskan mereka, hentikan menjatuhkan pemerintah Venezuela.”
Lebih lanjut, Kemlu China juga menyebut serangan AS ke Venezuela sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.” Menurut Mureks, pernyataan ini menggarisbawahi ketegangan diplomatik yang meningkat antara Beijing dan Washington terkait isu kedaulatan negara.
Kecaman dari Amerika Selatan dan Uni Afrika
Tidak hanya China, sejumlah pemimpin negara-negara Amerika Selatan, seperti Kolombia dan Brasil, turut mengecam serangan AS ke Venezuela dan penangkapan Maduro. Aksi ini dinilai mengancam stabilitas regional.
Uni Afrika (UA) juga mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk aksi AS yang mereka sebut ‘menculik’ Presiden Venezuela Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, serta menyerang lembaga-lembaga penting di Caracas. Dalam pernyataannya yang dirilis pada Sabtu (3/1), badan Afrika tersebut menyatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan dengan keprihatinan mendalam.
Uni Afrika menegaskan bahwa penculikan Maduro dan tindakan militer terhadap lembaga-lembaga negara menimbulkan kekhawatiran serius tentang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan bangsa. Badan kontinental tersebut menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara serta hak rakyat menentukan nasib sendiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Uni Afrika juga menekankan pentingnya dialog, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap kerangka kerja konstitusional dan kelembagaan. Mereka menyerukan agar prinsip-prinsip ini membimbing hubungan antar bangsa dalam semangat bertetangga baik, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai.
