Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (Federal Communications Commission/FCC) secara resmi melarang impor pesawat tanpa awak atau drone terbaru serta komponen buatan China. Keputusan yang diumumkan pada Selasa, 23 Desember 2025, ini didasari oleh penilaian bahwa teknologi tersebut menimbulkan risiko besar bagi keamanan nasional AS.
Peraturan baru ini menjadi pukulan telak bagi produsen drone terbesar dunia, seperti DJI dan Autel Robotics, yang produknya telah bertahun-tahun merajai pasar AS. Kedua perusahaan tersebut, bersama dengan raksasa teknologi dan telekomunikasi Huawei, telah dimasukkan ke dalam ‘Daftar Terlarang’ oleh FCC.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Meski demikian, FCC menjelaskan bahwa aturan ini hanya berlaku bagi model drone baru. Penggunaan model drone yang sudah dibeli secara legal atau pembelian model lama yang telah mendapatkan izin sebelumnya tidak dilarang, memastikan operasional yang sudah berjalan tetap dapat dilanjutkan oleh warga sipil, kepolisian, hingga pemadam kebakaran.
DJI, yang menguasai sekitar 70% pasar drone global, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan ini. Produk DJI tidak hanya digunakan oleh penghobi videografi, tetapi juga krusial untuk inspeksi infrastruktur, konstruksi, dan pemantauan tanaman di AS.
Kebijakan ini sejalan dengan ambisi Presiden AS Donald Trump yang ingin melindungi pasar domestik. Pada Juni lalu, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat produksi drone dalam negeri guna melawan gempuran produk China.
Ketua FCC, Brendan Carr, menegaskan kembali komitmen pemerintah AS. “Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan bertindak untuk mengamankan wilayah udara kita dan membangkitkan dominasi drone Amerika. Keputusan hari ini yang tidak mengganggu penggunaan atau pembelian drone yang telah diizinkan sebelumnya,” ujar Carr, dikutip dari CNN pada Selasa (23/12/2025).
Sebelum keputusan ini, DJI telah berupaya menjalin komunikasi dengan pejabat AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, selama setahun terakhir. Mereka menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap produk-produknya.
“Kami siap bekerja sama dengan Anda, bersikap terbuka dan transparan, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tinjauan menyeluruh,” tulis Kepala Kebijakan Global DJI Adam Welsh dalam surat terbarunya awal bulan ini.
Namun, alih-alih pemeriksaan komprehensif yang diharapkan oleh industri serta produsen drone asal China, FCC mengatakan keputusan itu didasarkan pada penentuan oleh badan antarlembaga eksekutif yang dibentuk Gedung Putih. Badan tersebut menyimpulkan bahwa drone dan komponen buatan luar negeri berpotensi mengawasi, pengambilan data, dan operasi destruktif di wilayah AS.
Juru Bicara DJI menanggapi tuduhan tersebut dengan kekecewaan mendalam, menyatakan bahwa kekhawatiran keamanan data tidak didasarkan pada bukti konkret. “Kekhawatiran soal keamanan data DJI tidak didasarkan pada bukti, melainkan hanya mencerminkan sikap proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip pasar terbuka,” tegas Juru Bicara DJI.
Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengecam langkah AS ini sebagai tindakan diskriminatif. China menuding AS terlalu berlebihan dalam menggeneralisasi isu keamanan nasional demi menekan perusahaan-perusahaan teknologi mereka. “AS harus memperbaiki praktik keliru ini dan menyediakan lingkungan yang adil serta non-diskriminatif bagi perusahaan China,” kata Lin Jian, menuntut perbaikan dari Washington.
