Amerika Serikat (AS) menyita sebuah kapal tanker minyak yang dikaitkan dengan Rusia di Samudra Atlantik Utara pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat. Penyitaan ini dilakukan setelah pengejaran panjang sejak kapal tersebut berlayar dari lepas pantai Venezuela, memicu kecaman keras dari Moskow dan menambah ketegangan geopolitik.
Operasi penahanan kapal tanker ini terjadi menyusul langkah Washington yang semakin agresif terhadap industri minyak Venezuela. Dilansir AFP, pemerintah AS menyatakan kapal tanker tersebut merupakan bagian dari “armada bayangan” yang digunakan untuk mengangkut minyak bagi negara-negara seperti Venezuela, Rusia, dan Iran, dengan melanggar sanksi Amerika Serikat.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Penyitaan ini dilakukan meskipun kapal tersebut dilaporkan dikawal oleh Angkatan Laut Rusia. Menurut Washington, kapal itu sebelumnya berhasil menggagalkan upaya pemeriksaan bulan lalu di dekat Venezuela, negara kaya minyak yang pada Sabtu lalu diguncang penggerebekan militer AS yang menggulingkan presiden otoriternya, Nicolás Maduro, sekutu dekat Kremlin.
Kecaman dari Rusia dan Respons AS
Komando Eropa Amerika Serikat (EUCOM) mengonfirmasi penyitaan tersebut. “Kapal tersebut disita di Samudra Atlantik Utara berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan federal AS,” kata EUCOM dalam pernyataan di platform X.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth turut menulis di X bahwa blokade Amerika terhadap minyak Venezuela kini berlaku penuh “di manapun di dunia.” Pernyataan ini menegaskan kembali kebijakan keras AS terhadap perdagangan minyak yang melanggar sanksi.
Kementerian Transportasi Rusia mengkritik keras penyitaan tersebut, menegaskan bahwa “kebebasan navigasi berlaku di perairan laut lepas.” Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Washington agar segera mengizinkan pemulangan awak kapal asal Rusia. Namun, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada para wartawan bahwa para awak tersebut kemungkinan akan dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum.
Identitas Kapal dan Penyitaan Lainnya
Kapal yang disita itu sebelumnya bernama Bella-1. Dalam beberapa pekan terakhir, kapal tersebut mengganti registrasinya menjadi Rusia, mengubah nama menjadi Marinera, dan awak kapal dilaporkan mengecat bendera Rusia di badan tanker tersebut. Leavitt menyebut Washington menganggap kapal itu sebagai kapal tanpa kewarganegaraan.
Militer AS juga mengumumkan penyitaan tanker lain yang berada dalam daftar sanksi di Laut Karibia. Dengan demikian, total kapal yang diambil alih Washington sejak bulan lalu menjadi empat. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menulis di X bahwa kedua kapal tersebut “terakhir kali berlabuh di Venezuela atau sedang dalam perjalanan menuju negara itu.” Ia juga mengunggah sebuah video yang memperlihatkan pasukan bersenjata AS menuruni tali dari helikopter ke sebuah kapal yang tidak disebutkan identitasnya.
Mureks mencatat bahwa operasi di Atlantik Utara itu berlangsung meskipun Rusia dilaporkan mengerahkan sebuah kapal selam dan aset laut lainnya untuk mengawal tanker tersebut. Kapal itu diketahui tengah menuju Venezuela sebelum berhasil menghindari blokade AS, dan telah berada dalam daftar sanksi Amerika sejak 2024 atas dugaan keterkaitannya dengan Iran dan kelompok Hezbollah.
Implikasi Kebijakan Luar Negeri Trump
Penyitaan tanker ini terjadi kurang dari sepekan setelah pasukan khusus AS menculik Maduro dan istrinya dari Caracas, lalu menerbangkan keduanya ke New York untuk menghadapi persidangan atas tuduhan narkoba. Sejak saat itu, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “menjalankan” Venezuela dan perusahaan-perusahaan AS akan menguasai industri minyak strategis negara tersebut.
Brian Finucane dari International Crisis Group menilai penyitaan kapal-kapal tanker itu sejalan dengan pola besar kebijakan luar negeri Trump. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan “tema menyeluruh, baik terkait Venezuela maupun cara presiden ini mendekati kebijakan luar negeri secara umum, yakni mengambil minyak secara harfiah dalam kasus ini.”
Menghadapi kritik dari para anggota parlemen, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa pemerintah memiliki rencana yang jelas untuk Venezuela dan mengatakan Gedung Putih “tidak sekadar bertindak tanpa arah.”
Referensi penulisan: www.cnbcindonesia.com
