Di tengah hiruk pikuk informasi digital, sebuah narasi halus perlahan mengikis keyakinan bahwa kebebasan berpikir masih sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Kita kerap merasa bebas karena tidak ada larangan berbicara yang eksplisit, sensor yang terlihat, maupun paksaan untuk menganut satu pandangan tertentu. Namun, justru di sinilah letak persoalan utamanya.
Kekuasaan modern, menurut analisis yang berkembang, tidak lagi bekerja dengan cara membungkam, melainkan dengan membentuk. Di era algoritma, pikiran manusia tidak direbut melalui represi, melainkan diarahkan melalui arsitektur informasi yang kompleks. Setiap guliran layar, setiap konten yang muncul, adalah hasil dari keputusan politik kecil yang sering kali tidak kita sadari.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Algoritma: Ilusi Netralitas dan Kekuasaan Tanpa Wajah
Algoritma sering kali dipresentasikan sebagai teknologi yang netral, bekerja berdasarkan data tanpa emosi atau ideologi. Padahal, netralitas tersebut hanyalah ilusi. Tidak ada sistem yang bebas nilai ketika ia dirancang untuk mengatur perhatian jutaan manusia. Data yang digunakan adalah data perilaku manusia, dan tujuan akhirnya bukan pencerahan publik, melainkan keterlibatan yang terus-menerus. Dalam logika ini, pikiran manusia bukan lagi subjek yang harus dilindungi, melainkan sumber daya yang harus dioptimalkan.
Pada titik ini, kekuasaan bekerja tanpa wajah yang jelas. Tidak ada aktor tunggal yang bisa dituding, tidak ada institusi yang mudah disalahkan. Namun, justru karena itulah ia menjadi sangat efektif. Ketika pikiran dibentuk oleh apa yang terus diulang, batas antara opini pribadi dan hasil rekayasa sistem menjadi kabur. Kita mengira sedang menyusun sikap, padahal sering kali hanya mengafirmasi apa yang sudah dipilihkan untuk kita.
Polarisasi dan Melemahnya Demokrasi Deliberatif
Dampak dari fenomena ini terasa jelas dalam kehidupan politik dan ruang publik. Polarisasi tidak selalu lahir dari perbedaan ideologi yang tajam, tetapi dari ekosistem informasi yang sengaja dipisah-pisahkan. Algoritma bekerja dengan logika segmentasi: setiap orang diberi dunia versinya sendiri. Ada yang hidup dalam kemarahan, yang lain dalam ketakutan, dan sebagian lagi dalam rasa benar yang absolut. Dialog tidak mati karena manusia tidak mau berbicara, tetapi karena mereka tidak lagi hidup dalam realitas yang sama.
Dalam situasi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kedalaman deliberatifnya. Pemilihan umum bisa tetap ada, kebebasan berpendapat tetap dijamin, namun kesadaran publik melemah. Ketika opini dibentuk oleh emosi yang terus dipompa, keputusan politik tidak lagi lahir dari pertimbangan rasional, melainkan dari reaksi cepat yang sudah diarahkan. Pikiran menjadi arena kontestasi yang tidak pernah diumumkan sebagai kontestasi.
Bahaya Normalisasi dan Kelelahan Berpikir Kritis
Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah normalisasinya. Kita mulai menganggap wajar bahwa perhatian publik bisa dikendalikan. Wajar pula bahwa emosi massa bisa diprediksi, dan preferensi politik bisa dibaca bahkan sebelum diucapkan. Dalam normalisasi ini, manusia tidak merasa kehilangan apa pun, karena kehilangan itu terjadi secara perlahan. Tidak ada momen dramatis, tidak ada titik runtuh yang jelas, hanya pergeseran pelan dari subjek yang berpikir menjadi objek yang dianalisis.
Tentu, akan keliru jika menyederhanakan persoalan ini sebagai konspirasi teknologi semata. Algoritma tidak beroperasi sendirian. Ia berkelindan dengan kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, dan budaya digital yang memuja kecepatan. Negara sering kali tertinggal dalam regulasi, sementara korporasi teknologi bergerak jauh lebih cepat. Dalam kekosongan inilah, pikiran manusia menjadi medan yang paling rentan. Mureks mencatat bahwa kesenjangan regulasi ini menjadi salah satu pemicu utama kerentanan tersebut.
Masalah utamanya bukan bahwa teknologi menjadi terlalu kuat, melainkan bahwa kesadaran publik menjadi terlalu lelah untuk melawan. Dalam banjir informasi yang tak pernah berhenti, berpikir kritis menjadi kerja berat. Dan ketika berpikir kritis terasa melelahkan, manusia memilih jalan pintas: mengikuti arus, mempercayai yang familiar, serta menolak hal-hal yang mengganggu kenyamanan.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka politik masa depan tidak lagi dimenangkan oleh gagasan terbaik, melainkan oleh pengelolaan atensi yang paling efektif. Kekuasaan tidak lagi perlu meyakinkan publik dengan argumentasi, cukup memastikan pesan tertentu terus muncul, terus diulang, dan terus terasa relevan. Dalam situasi seperti itu, pikiran manusia masih bergerak, tetapi arahnya sudah dipetakan.
Menjaga Kedaulatan Berpikir: Tanggung Jawab Kolektif
Menjaga agar pikiran tetap menjadi milik sendiri di era ini bukan sekadar urusan individual, melainkan persoalan politik yang mendesak. Ia menuntut regulasi yang berpihak pada kepentingan publik, literasi digital yang tidak sekadar teknis, dan kesadaran kolektif bahwa kebebasan berpikir tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada sistem yang tidak pernah diminta untuk peduli pada kebenaran.
Pada akhirnya, tantangan terbesar manusia hari ini bukanlah melawan algoritma sebagai teknologi, melainkan melawan kenyamanan yang membuat kita rela menyerahkan kedaulatan berpikir. Karena begitu pikiran tidak lagi sepenuhnya milik manusia, maka demokrasi, kebebasan, dan pilihan politik hanya akan menjadi prosedur tanpa jiwa.
