Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa percepatan rekonstruksi pascabencana akan menjadi prioritas utama pemerintah setelah masa tanggap darurat berakhir. Fokus utama akan diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak, khususnya Aceh.
Dalam rapat peninjauan kondisi di Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026), AHY menyatakan bahwa infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan menjadi tulang punggung pemulihan. “Setelah tanggap darurat, tentunya yang terdepan adalah urusan rekonstruksi. Artinya, infrastruktur akan sangat dominan,” ujar AHY.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Menurut AHY, arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah mendorong percepatan pekerjaan konstruksi dengan mengerahkan alat berat secepat mungkin ke titik-titik prioritas. Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Selain infrastruktur transportasi, sektor perumahan juga menjadi perhatian serius pemerintah. AHY mengapresiasi kontribusi Danantara dalam mendukung pemulihan hunian warga. Menurut Mureks, penyediaan rumah tidak hanya soal membangun kembali, tetapi juga membangun dengan kualitas yang lebih baik dan aman dari risiko bencana di masa depan.
“Kami tidak ingin sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih baik sekaligus mencegah timbulnya bencana berikutnya,” tegas AHY.
Pemulihan sumber daya air juga menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. “Penyakit dan persoalan kesehatan sangat tergantung pada ketersediaan air bersih. Karena itu, ini akan menjadi fokus kami, khususnya di Tamiang,” kata AHY.
Pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan fasilitas umum pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan terus ditingkatkan dengan progres yang terukur.
Terkait relokasi dan pembangunan perumahan, AHY menekankan peran penting Kementerian ATR/BPN dalam memastikan tata ruang dan ketersediaan lahan yang aman. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat didorong untuk mempercepat pembangunan rumah, baik yang rusak berat maupun ringan.
“Secara intuisi kita membangun rumah yang rusak berat lebih dulu. Tapi kalau rumah rusak ringan bisa cepat diperbaiki, kamp-kamp pengungsian bisa segera berkurang karena warga bisa kembali ke rumah masing-masing,” jelas AHY.
Presiden Prabowo Subianto merespons positif paparan AHY, menekankan pentingnya perencanaan rekonstruksi yang terintegrasi antara hunian dan fasilitas umum. “Saya kira pemikirannya benar. Pembangunan hunian harus terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya, jangan dibangun tersendiri,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membentuk badan atau satuan tugas khusus rekonstruksi dan rehabilitasi. “Supaya ada perencanaan yang terintegrasi dan bisa segera dijalankan,” pungkasnya.
