Hubungan di Selat Taiwan kembali memanas memasuki awal tahun 2026. Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan pulau demokratis tersebut, menyusul latihan militer besar-besaran yang dilancarkan Beijing di sekitar wilayah Taiwan.
Dalam pidato Tahun Baru yang disiarkan televisi pada Kamis (1/1/2026), Lai Ching-te bersumpah akan membela Taiwan. Latihan militer China yang disebut Taipei sebagai “provokasi tingkat tinggi” itu melibatkan pengerahan puluhan jet tempur, kapal angkatan laut, hingga peluncuran rudal.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Lai Ching-te Tegaskan Kedaulatan, Beijing Sebut Provokasi
“Posisi saya jelas: mempertahankan kedaulatan nasional dengan teguh, memperkuat pertahanan, dan membangun mekanisme pertahanan demokrasi yang kuat,” tegas Lai dalam pidatonya.
Di sisi lain, Beijing melalui Kantor Urusan Taiwan mengecam pidato tersebut. Menurut ekonomi terbesar Asia itu, pernyataan Lai merupakan kebohongan dan omong kosong yang memicu provokasi.
“Lai terus memicu konfrontasi lintas selat dengan narasi demokrasi melawan otoriterisme,” ujar Beijing, merujuk pada pernyataan Presiden Taiwan tersebut.
Taiwan telah merespons tekanan yang meningkat ini dengan meningkatkan pengeluaran pertahanan. Strategi ini berfokus pada persenjataan yang lebih kecil dan lincah untuk memungkinkan militernya melakukan perang asimetris melawan kekuatan China yang jauh lebih besar. Namun, Mureks mencatat bahwa Taiwan masih berada di bawah tekanan Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak dalam hal pertahanan.
Anggaran Pertahanan Taiwan Picu Perdebatan Politik
Pemerintahan Lai Ching-te berencana meningkatkan anggaran pertahanan tahun 2026 menjadi lebih dari tiga persen dari produk domestik bruto (PDB), dan menargetkan peningkatan hingga lima persen dari PDB pada tahun 2030.
Rencana ini memicu perdebatan sengit antara Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan, dua partai oposisi utama di parlemen yang saat ini kurang bersahabat dengan Partai Progresif Demokratik pimpinan Lai. Keduanya sangat marah setelah Perdana Menteri (PM) Cho Jung-tai, rekan separtai Lai, menolak menandatangani amandemen yang didukung oposisi terhadap RUU pembagian pendapatan. Penolakan ini mencegah RUU tersebut berlaku.
Kondisi politik internal ini dikhawatirkan akan memicu pembalasan politik dalam pembahasan pengeluaran pertahanan. Lai secara terbuka mendukung keputusan Cho, yang semakin membuat marah partai-partai oposisi.
Meski demikian, Lai Ching-te menegaskan pentingnya persatuan di tengah tantangan ini. “Saya berharap partai penguasa dan oposisi kita dapat bersatu,” kata Lai, menyerukan kerja sama lintas partai demi kepentingan nasional.
