Wali Kota New York yang baru dilantik, Zohran Mamdani, membuat keputusan kontroversial di hari pertamanya menjabat dengan mencabut definisi antisemitisme yang sebelumnya diadopsi dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Kebijakan yang diterapkan oleh wali kota sebelumnya, Eric Adams, ini kini resmi ditarik, memicu kecaman keras dari Kementerian Luar Negeri Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel tidak menahan diri dalam mengkritik langkah Mamdani. Melalui pernyataan di platform X, mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut justru akan memperparah gelombang antisemitisme. “Pada hari pertamanya sebagai @NYCMayor, Mamdani menunjukkan sosok aslinya: dia menghapus definisi antisemitisme dan mencabut pembatasan boikot atas Israel. Ini bukan kepemimpinan. Ini adalah bensin antisemitisme yang dituang ke api yang menyala,” demikian bunyi pernyataan Kemlu Israel, seperti dikutip dari The Guardian pada Sabtu (3/1).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Definisi antisemitisme yang diadopsi dari IHRA oleh pemerintahan Eric Adams sebelumnya mencakup poin yang menyatakan bahwa “menjelek-jelekkan Israel dan menerapkan standar ganda sebagai bentuk antisemitisme kontemporer.” Pencabutan ini, menurut pantauan Mureks, menjadi salah satu langkah awal Mamdani dalam memimpin New York.
Menanggapi kritik tersebut, Mamdani memberikan klarifikasi saat diwawancarai oleh Forward, sebuah surat kabar Yahudi terkemuka di AS. Ia mengakui adanya kekhawatiran dari sejumlah organisasi Yahudi terkait pencabutan definisi tersebut. Namun, Mamdani berjanji bahwa perlindungan terhadap warga Yahudi New York akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
“Pemerintahan saya juga akan ditandai oleh pemerintahan kota yang tanpa henti berupaya memerangi kebencian dan perpecahan, dan kami akan menunjukkannya dengan memerangi kebencian di seluruh kota, dan itu termasuk memerangi momok antisemitisme dengan benar-benar mendanai pencegahan kejahatan kebencian, dengan merayakan tetangga kita dan dengan mempraktikkan politik universalitas,” ujar Mamdani dalam pidato sambutannya saat upacara pelantikan di New York, Kamis (1/1/2026).
Di sisi lain, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) cabang New York menyambut baik pencabutan definisi antisemitisme yang mereka anggap kontroversial dan terlalu luas. Menurut CAIR, definisi IHRA seringkali disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap rasisme dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Israel.
“Keputusan Wali Kota Adams akan mengabadikan definisi antisemitisme kontroversial IHRA meski penulisnya mengatakan definisi itu tidak pernah dimaksudkan digunakan oleh pemerintah, dan meski definisi yang terlalu luas itu menyatakan bahwa setiap pengakuan terhadap rasisme pemerintah Israel atau ketidaksepakatan dengan zionisme sebagai antisemitisme,” jelas pernyataan Dewan Hubungan Amerika-Islam cabang New York. Mereka juga menambahkan bahwa keputusan Adams “secara tidak konstitusional membatasi boikot hanya terhadap Israel.”
CAIR menilai perintah Adams sebagai “serangan Israel First yang tidak konstitusional terhadap kebebasan berpendapat yang seharusnya tidak pernah dilakukan sejak awal.” Oleh karena itu, mereka memuji tindakan Mamdani. “Kami memuji Wali Kota Mamdani yang segera mencabut definisi itu,” kata CAIR.
Pencabutan definisi antisemitisme ini merupakan bagian dari langkah lebih besar Mamdani untuk membatalkan seluruh keputusan wali kota yang dikeluarkan Eric Adams setelah ia didakwa atas tuduhan korupsi federal pada tahun 2024. Meskipun dakwaan tersebut kemudian dibatalkan secara kontroversial, tim redaksi Mureks mencatat bahwa Mamdani mengambil langkah ini untuk memastikan awal yang baru bagi pemerintahannya.
Sebelum Mamdani terpilih, Adams mengeluarkan sejumlah keputusan yang dinilai berupaya membatasi Mamdani. Salah satunya adalah larangan bagi pejabat kota yang mengawasi sistem pensiun kota untuk membuat keputusan yang sejalan dengan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS), sebuah gerakan yang didukung oleh Mamdani. Keputusan lain adalah perintah kepada komisaris polisi New York untuk mengevaluasi proposal pengaturan aktivitas demonstrasi di dekat tempat ibadah, menyusul demonstrasi di luar sinagoge di Upper East Side yang mempromosikan imigrasi ke Israel, yang memicu tuduhan antisemitisme.
