Junta militer yang berkuasa di Myanmar pada Jumat (26/12) mengumumkan pencabutan jam malam di Yangon, kota terbesar di negara itu. Keputusan ini diambil hanya beberapa hari sebelum dimulainya pemilihan umum yang diklaim junta sebagai langkah menuju normalisasi.
Jam malam tersebut telah diberlakukan di Yangon, yang dihuni sekitar tujuh juta orang, sejak kudeta militer pada tahun 2021. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan terpilih dan memicu gelombang protes prodemokrasi besar-besaran di berbagai kota. Untuk menumpas demonstran, pasukan keamanan memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Sejak saat itu, durasi jam malam secara bertahap menyusut. Kini, jam malam yang berlaku dari pukul 01.00 hingga 03.00 waktu setempat (02.30 hingga 04.30 waktu Singapura) akan dicabut mulai Sabtu (27/12).
Juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan, “Stabilitas regional di wilayah Yangon kini membaik.” Pernyataan junta lebih lanjut menyebutkan bahwa keputusan ini diambil untuk meningkatkan urusan ekonomi, sosial, dan keagamaan, demi kenyamanan transportasi masyarakat, serta untuk mendorong pengembangan bisnis.
Konteks Konflik dan Pemilu Kontroversial
Setelah kudeta, militer menumpas gerakan protes, namun banyak aktivis memilih meninggalkan kota untuk bergabung sebagai gerilyawan bersama pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di wilayah pinggiran negara itu. Dinamika ini telah menjerumuskan Myanmar ke dalam perang saudara yang memakan ribuan korban jiwa. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, konflik ini menyebabkan lebih dari 3,6 juta orang mengungsi dan membuat separuh penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan.
Militer mengambil alih kekuasaan dengan tuduhan bahwa pemerintah Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan pemilu besar-besaran untuk mengalahkan lawan-lawan promiliter mereka. Meskipun demikian, junta telah menyelenggarakan pemilihan umum baru yang akan dimulai secara bertahap pada Minggu (28/12) dan dijadwalkan berlangsung selama sebulan, dengan janji untuk mengembalikan demokrasi.
Namun, pemilu tersebut menuai kritik luas dari pengawas demokrasi yang menilai sebagai upaya junta untuk mengubah citra pemerintahan militer. Aung San Suu Kyi sendiri masih dipenjara, dan partainya yang sangat populer telah dibubarkan.
Dampak Jam Malam dan Kekhawatiran Wajib Militer
Meskipun jam malam di Yangon hanya berlangsung dua jam sebelum dicabut, kehidupan malam kota ini telah hancur sejak pandemi Covid-19 dan kudeta yang melanjutkan pembatasan ketat. Sulit untuk mendapatkan taksi saat malam tiba, dan banyak restoran serta bar tutup lebih awal, bahkan di akhir pekan.
Di tengah perjuangan junta melawan lawan-lawannya, mereka juga memberlakukan perintah wajib militer untuk merekrut pria muda ke dalam barisan mereka. Kebijakan ini membuat para pemuda waspada terhadap kemungkinan dipaksa bergabung dalam pertempuran di malam hari, menambah kompleksitas situasi di Myanmar.
