Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, melontarkan peringatan keras terkait arah kebijakan fiskal pemerintah. Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan daya beli, pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada insentif yang bersifat sekali pakai. Ia bahkan menyebut potensi kenaikan pajak saat ekonomi melemah sebagai ‘bom waktu’ yang berbahaya.
Pernyataan ini disampaikan Bob Azam dalam workshop media TMMIN di Bandung pada Jumat, 9 Januari 2026. Ia menekankan pentingnya insentif yang memiliki daya ungkit ekonomi, bukan sekadar mendorong konsumsi sesaat yang kemudian hilang tanpa efek lanjutan.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Insentif Sekali Pakai vs. Stimulus Ekonomi
Bob Azam menjelaskan bahwa insentif yang hanya mendorong konsumsi tanpa efek pengganda (multiplier effect) justru berisiko memperberat kondisi ekonomi negara. “Intinya, berharap disposal incentive itu nggak mungkin. Disposal incentive itu artinya ya dikasih incentive, dipakai, habis itu hilang. Yang kita butuhkan adalah incentive yang mempunyai daya ungkit ekonomi, sehingga berubah menjadi stimulus,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika insentif hanya habis untuk konsumsi tanpa menghasilkan dampak berantai, maka ekonomi akan semakin terbebani. Kebijakan fiskal seharusnya dirancang untuk menciptakan efek domino yang berkelanjutan.
Ancaman ‘Bom Waktu’ Kenaikan Pajak
Salah satu poin krusial yang disoroti Bob Azam adalah bahaya menaikkan pajak di tengah perlambatan ekonomi. Menurutnya, langkah tersebut adalah sebuah ‘bom waktu’ yang akan memperparah keadaan.
“Jadi jangan sampai ekonomi lagi drop, drop, drop, drop, malah pemerintah menaikkan pajak demi untuk menutupi pengeluaran. Itu bom waktu itu pasti,” tegasnya.
Industri otomotif disebutnya sebagai salah satu sektor yang sangat elastis terhadap kebijakan insentif. Dengan perhitungan yang tepat, stimulus di sektor ini bisa menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai fiskal yang dikeluarkan.
Dilema Kelas Menengah dan Daya Ungkit Konsumsi
Bob Azam juga menyoroti dilema politik dalam pemberian insentif. Ia mengakui bahwa memberikan insentif kepada kelas menengah seringkali kurang populer dibandingkan bantuan sosial untuk kelompok bawah. Namun, ia menegaskan bahwa konsumsi kelas menengah memiliki efek pengganda yang jauh lebih kuat terhadap perekonomian.
“Sebagai contoh, misalnya memberikan insentif untuk kelas menengah kan nggak populer. Yang paling populer kan memberi insentif untuk kelas bawah seperti bansos (bantuan sosial) dan lain sebagainya. Tapi itu disposal consumption yang sekali pakai, selesai,” kata Bob.
Ia menambahkan, “Nah kita butuh multiplier effect consumption, dimana kalau dikonsumsi, itu akan memberikan daya ungkit dan memberikan multiplier yang biasanya konsumsi itu ada di kelas menengah.”
Menurut catatan Mureks, Bob Azam menekankan bahwa meskipun banyak pemerintah cenderung fokus pada kebijakan populis untuk menjaga stabilitas politik, peran kelas menengah tidak boleh dilupakan. “Tapi, jangan dilupakan kelas menengah. Karena yang membuat daya ungkit ini kelas menengah,” tegasnya.
Belajar dari Negara Tetangga
Pendekatan serupa, menurut Bob Azam, sudah mulai terlihat di beberapa negara Asia Tenggara yang bergerak lebih cepat memberikan stimulus sebelum kondisi ekonomi memburuk. “Beberapa negara itu sudah memberikan stimulus, insentif sebelum ekonominya makin parah. Sebab makin parah itu, ruangnya makin sempit,” ujarnya.
Ia mencontohkan Vietnam yang telah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% sejak satu hingga dua tahun lalu. Kebijakan ini, menurutnya, turut berkontribusi pada peningkatan ekspor Indonesia ke Vietnam. Malaysia juga disebut memberikan stimulus bagi pembeli kendaraan pertama, sebagai bentuk dukungan terhadap konsumsi kelas menengah.
“Kalau pembeli pertama itu wajar dong dikasih stimulus karena dia stage of life kan. Jadi, dia punya kendaraan itu tidak dianggap seperti barang mewah,” jelasnya.
Waspada Pelemahan Mata Uang dan Kinerja Ekspor
Selain kebijakan fiskal, Bob Azam juga mengingatkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Meskipun depresiasi terhadap dolar AS relatif terbatas, tekanan terhadap mata uang negara lain dinilai jauh lebih signifikan.
“Yang harus diwaspadai juga pelemahan mata uang. Karena mata uang kita ini ya mungkin terhadap dolar depresiasinya sekitar 1-2%, tapi terhadap Ringgit Malaysia itu 14% itu setahun,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kunci menjaga stabilitas nilai tukar ke depan tetap berada pada kinerja ekspor dan kemampuan Indonesia mempertahankan surplus perdagangan. “Karena kuncinya itu surplus ekspor. Itu yang menjadi kunci ke depan,” pungkas Bob Azam.
