Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan pangan dan bantuan sosial. Hal ini diungkapkan dalam rapat penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026 di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Agus Jabo menegaskan bahwa pemutakhiran data terpadu menjadi kunci utama untuk mendukung perencanaan program tahun 2026. “Sasaran program kerja Kemensos adalah memberikan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, ATENSI untuk kelompok rentan, serta program pemberdayaan. Seluruhnya kami salurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional,” ujar Wamensos Agus Jabo dalam rapat yang turut dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan serta kementerian dan lembaga terkait.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Ia menjelaskan, seluruh program kerja Kemensos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ATENSI bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, hingga program pemberdayaan sosial, disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN ini sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Untuk tahun 2026, Kemensos menargetkan PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, program BPNT dan pemberdayaan sosial ekonomi ditargetkan menyentuh 15 ribu penerima. Seluruh bantuan tersebut akan disalurkan secara nontunai melalui transfer rekening bank atau PT Pos Indonesia.
Dalam konteks ketahanan pangan, Wamensos Agus Jabo menekankan koordinasi erat dengan Kemenko Pangan. Hal ini krusial agar bantuan sosial dari Kemensos dapat berjalan seiring dengan bantuan pangan pemerintah. “Kaitannya dengan Badan Pangan, kami selalu berkoordinasi dalam pemutakhiran data agar bantuan sosial oleh Kemensos bersinergi dengan bantuan pangan. Korelasi ini harus dinamis antara Kemensos dan Kemenko Pangan, terutama dalam pemutakhiran data penerima,” tegasnya.
Agus Jabo juga merinci proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berlapis. Proses ini dimulai dari pendataan di tingkat desa, dilanjutkan dengan validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pengecekan langsung (ground check) di lapangan oleh para pendamping PKH. “Data dari desa kami validasi bersama BPS, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Transparansi itu penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Peningkatan Cadangan Pangan Nasional
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas kesiapan pemerintah menghadapi peningkatan produksi pangan pada tahun 2026. Pembahasan ini termasuk penetapan cadangan pangan guna menjaga stabilitas harga dan distribusi.
“Hari ini kami rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Produksi diperkirakan lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kita harus bersiap dari sisi penyerapan dan distribusinya agar harga tidak jatuh,” kata Zulkifli Hasan.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyepakati peningkatan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Cadangan ini akan dimanfaatkan untuk berbagai intervensi, termasuk penyaluran bantuan pangan dan program stabilisasi harga di pasar.
Zulkifli Hasan turut menyoroti peran strategis Perum Bulog sebagai ujung tombak distribusi pangan nasional. Bulog diharapkan mampu menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Bulog menjadi andalan kita, baik untuk penyaluran SPHP, penyerapan gabah, hingga pengendalian harga. Ini penting agar pangan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Zulkifli Hasan.
Melalui sinergi pemutakhiran data dan perencanaan lintas sektor ini, Kemensos berharap penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan pada 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan sosial bagi masyarakat secara optimal.
