Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya gugus tugas pengendalian operasional Sekolah Rakyat untuk memastikan kualitas proses belajar mengajar. Ia juga meminta agar gugus tugas tersebut proaktif dalam mengantisipasi risiko serta menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Kualitas Pendidikan dan Pemutusan Kemiskinan
“Kita harus memastikan sebagai gugus tugas pengawasan dan pengendalian Sekolah Rakyat, proses belajar-mengajarnya beserta faktor-faktor, unsur-unsur pendukungnya harus clear, harus berkualitas. Supaya anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat ini juga berkualitas, secara intelektual, secara moral,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di Kantor Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat didirikan sebagai sarana dan jembatan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.
“Jadi tugas kita itu kemudian menjadikan jembatan ini, yang akan mengantarkan mereka itu betul-betul kokoh dan kuat. Kesuksesan dari Sekolah Rakyat, ke depannya itu bukan hanya banyaknya lulusan, bukan banyak yang direkrut. Tapi setelah lulus anak-anak ini bisa menggraduasi dirinya dan keluarganya atau tidak,” katanya.
Penyelesaian Masalah dan Pelaporan Berbasis Bukti
Agus menekankan beberapa hal terkait pengendalian operasional Sekolah Rakyat yang harus menjadi perhatian khusus setiap unit kerja. Pertama, tidak boleh ada ruang kelalaian. Penyelesaian setiap masalah dan hambatan di Sekolah Rakyat harus dilakukan secara profesional.
“Penyelesaian masalah harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat prosedur, sehingga masalah tidak berulang-ulang,” tegasnya.
Kemudian, laporan pengendalian operasional harus berbasis bukti yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) tengah mengembangkan Aplikasi Setara atau Sistem Evaluasi Terpadu Sekolah Rakyat. Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor pengaduan dari Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Sampai saat ini, total pengaduan yang masuk melalui aplikasi Setara adalah sebanyak 4.001 pengaduan.
“Jadi, yang masuk ke (aplikasi) Setara itu harus mencerminkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan,” ucapnya.
Antisipasi Risiko dan Integritas
Poin selanjutnya, Agus menginginkan gugus tugas mampu mengantisipasi risiko secara proaktif, seperti risiko permasalahan pada siswa, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Di samping itu, penyelesaian setiap masalah harus komprehensif, sehingga tidak ada temuan berulang terkait masalah yang sama.
“Kita harus menjadikan beberapa bulan lagi, sebagai pengalaman kita untuk kemudian mengelola Sekolah Rakyat permanen di tahun depan,” jelasnya.
Agus juga menyampaikan bahwa integritas dalam pengendalian operasional Sekolah Rakyat harus bebas dari konflik kepentingan, intervensi, atau penyimpangan dalam bentuk apa pun.
“Saya minta seluruh pejabat dan petugas pelaksana memegang teguh etika pelayanan publik, ingat integritas adalah pondasi perlindungan sosial,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Pemberdayaan Manusia dan Program Fuji Abdul Rohman, Inspektur Bidang Penunjang Kemensos S. Hartanto, serta pejabat lainnya.
