Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi agar setiap kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran dan kolaborasi antarinstansi dalam percepatan pembangunan Zona Integritas di setiap unit kerja.
Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa perbaikan birokrasi menuju standar kelas dunia membutuhkan keseriusan dari seluruh jajaran pimpinan hingga staf. Hal ini penting agar setiap tindakan instansi pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi publik. Pernyataan ini disampaikan saat Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program, salah satunya pencanangan Zona Integritas yang tidak hanya kompetisi untuk mendapatkan penghargaan, melainkan kewajiban seluruh unit layanan publik untuk menghadirkan birokrasi yang dipercaya masyarakat,” kata Purwadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).
Purwadi menambahkan, arahan Reformasi Birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, tidak mempersulit masyarakat, serta memiliki komitmen kuat terhadap efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan pencegahan kebocoran dana. Ia menekankan, integritas menjadi kunci utama dalam membangun birokrasi yang mendapatkan kepercayaan publik.
Sejak tahun 2023, Kementerian PANRB telah mendorong evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di berbagai kementerian/lembaga. Penilaian ini kini diperluas mencakup 19 kementerian/lembaga dan 5 pemerintah provinsi, termasuk Mahkamah Agung.
Ia memberikan apresiasi khusus kepada Mahkamah Agung atas upaya penguatan integritas yang telah mencapai tahap lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Langkah Strategis Menjaga Keberlanjutan Reformasi Birokrasi
Untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi, Purwadi menguraikan empat langkah strategis yang perlu dijalankan secara konsisten dan berdampak:
- Perluasan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
- Peningkatan pemanfaatan digitalisasi dalam proses peradilan.
- Penguatan mekanisme pengawasan dan pencegahan praktik korupsi.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan secara berkesinambungan.
Kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan juga menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi.
Purwadi berharap, capaian ini tidak hanya dianggap sebagai keberhasilan administratif semata, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja berkualitas. “Saya berharap upaya ini menjadi penceru bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
