Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp108,7 triliun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 30,2% dibandingkan catatan tahun 2024 yang sebesar Rp83,5 triliun. Bahkan, SiLPA pemda ini lebih tinggi dari SiLPA pemerintah pusat yang tercatat Rp48,9 triliun.
Menurut Suahasil, kondisi ini disebabkan oleh belanja daerah yang tidak terserap secara optimal dibandingkan dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah. Pada tahun 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.288,3 triliun, sementara belanja daerah hanya mencapai Rp1.246,6 triliun.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Jadi enggak habis, maka tersisa kira-kira Rp 41,7 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah
Suahasil merinci, mayoritas pendapatan daerah pada APBN 2025 berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp849 triliun. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp375,5 triliun, transfer antar daerah senilai Rp50,3 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp13,5 triliun hingga akhir tahun.
Sementara itu, belanja daerah terbesar dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, mencapai Rp455,8 triliun. Diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar Rp369,9 triliun, belanja modal Rp179,3 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp241,7 triliun.
Mureks mencatat bahwa meskipun APBD mengalami surplus Rp41,7 triliun, pemda juga masih memperoleh pembiayaan senilai Rp67,1 triliun. Kombinasi surplus dan pembiayaan inilah yang mengerek total SiLPA pemda hingga mencapai Rp108,7 triliun.
“Ini yang kita harapkan bisa segera dibelanjakan daerah di awal 2026 supaya memberikan stimulus ke perekonomian daerah,” tegas Suahasil, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
