Dua wakil menteri keuangan, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, tengah memastikan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berjalan sesuai perencanaan. Pemantauan ini dilakukan jelang tutup buku anggaran 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026 di sejumlah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada Senin (29/12/2025) di dua wilayah strategis: Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Suahasil Nazara Soroti Periode Krusial Akhir Tahun
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengunjungi dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yakni KPPN Bandung I dan KPPN Sumedang, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan memantau pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, sebuah periode yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan negara.
Suahasil menekankan pentingnya periode ini bagi jajaran perbendaharaan. “Menuju akhir tahun ini biasanya adalah satu periode yang sangat-sangat spesial untuk teman-teman di perbendaharaan. Menjelang akhir tahun, khususnya di bulan Desember, aktivitas perbendaharaan berada pada periode yang sangat krusial,” kata Suahasil, dikutip dari keterangan tertulisnya di situs DJPb Kementerian Keuangan, Selasa (30/12/2025).
Ia menuturkan, kinerja pengelolaan APBN di Jawa Barat telah mencapai 94,6%. KPPN Sumedang mencatatkan realisasi tertinggi sekitar 98%, disusul oleh KPPN Bandung I yang realisasinya lebih dari 95%. Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa pencapaian tersebut belum final.
“Kami akan menutup seluruh APBN pada tanggal 31 Desember yang akan disusun dalam laporan pelaksanaan APBN. Semua transaksi pemerintah akan terus dipantau hingga akhir tahun sampai dengan tengah malam,” ujarnya.
Thomas Djiwandono Tekankan Koordinasi dan Inovasi
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan kunjungan kerja di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, KPPN Jakarta III, dan KPPN Jakarta VII. Thomas mengungkapkan, kinerja pengelolaan APBN tahun 2025 di DKI Jakarta telah merealisasikan belanja APBN Regional DKI Jakarta sekitar 93,02%.
Wamenkeu Thomas juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2026. Hal ini bertujuan agar akselerasi belanja APBN tahun 2026 dapat dimulai sejak awal tahun, dengan fokus utama pada program-program prioritas pemerintah.
“Koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan APBN Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, dengan fokus utama pada program-program prioritas,” tegas Wamenkeu Thomas.
Selain itu, Thomas mendorong Kanwil DJPb dan KPPN di Jakarta untuk terus memberikan inovasi dalam memperbaiki pengelolaan APBN. Ia mengharapkan agar Kanwil DJPb tidak hanya fokus pada tugas administratif, tetapi juga memberikan inisiatif dan solusi yang dapat memperkuat sistem pengelolaan APBN. Langkah mempercepat dan memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah, juga dengan Kementerian/Lembaga (K/L), diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja negara dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.
Sebagai informasi, realisasi belanja negara hingga November 2025 masih tertinggal dari target. Tercatat, realisasi belanja negara hingga 30 November 2025 mencapai Rp2.911 triliun, atau sekitar 82,5% dari target belanja dalam outlook Laporan Semester (Lapsem). Dengan realisasi tersebut, pemerintah masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp616,4 triliun yang harus dibelanjakan dalam sisa waktu hingga akhir tahun ini.
