Banda Aceh – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, melaporkan sebanyak 2.756 sekolah di Provinsi Aceh mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Dari ribuan sekolah terdampak, 283 di antaranya masih memerlukan proses pembersihan intensif yang ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Atip dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana bentukan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Progres Pemulihan dan Tantangan di Lapangan
Meskipun jumlah sekolah terdampak cukup besar, Atip menyebut sekitar 90 persen sekolah sudah siap kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. “Jadi total (sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran) 2.471 sekolah. Sehingga yang siap melakukan pembelajaran itu sudah 90 persen,” ujarnya.
Rinciannya, sebanyak 2.428 sekolah telah kembali beroperasi di lokasi asal, sementara 20 sekolah menggunakan tenda darurat sebagai fasilitas belajar, dan sekitar 25 sekolah menumpang di gedung sekolah lain. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah yang paling parah terdampak, terutama saat hari pertama murid kembali bersekolah pada 5 Januari.
“Kehadiran guru 90 persen, sedangkan siswa baru 70 persen karena kondisi di pengungsian dan lain sebagainya,” jelas Atip, menyoroti tantangan mobilitas siswa pascabencana.
Catatan Mureks menunjukkan, Kemendikdasmen juga merinci kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang mendesak. Sebanyak 84.600 paket perlengkapan sekolah (school kit) dibutuhkan, namun baru 15.500 paket yang berhasil disalurkan. Untuk ruang kelas darurat, dari 165 unit yang diperlukan, baru 97 unit yang berhasil dibangun. Sementara itu, dari 82 unit tenda belajar yang dibutuhkan, baru 34 unit yang telah didirikan.
Bantuan dan Kendala Pembersihan
Dalam upaya pemulihan, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan biaya pembersihan kepada 956 sekolah, dengan nominal bervariasi antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta per sekolah. Bantuan psikososial serta Dana Operasional Pendidikan Darurat juga telah didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang terdampak.
Namun, Atip mengakui adanya kendala signifikan dalam proses pembersihan. “Banyak sekolah yang memang harus memerlukan alat berat, tidak bisa secara manual,” pungkasnya, mengindikasikan bahwa lumpur dan material sisa banjir masih menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan khusus.
