Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan krusialnya inovasi dalam pemerintahan daerah sebagai pilar pendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Wiyagus, inovasi daerah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai Inovasi Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat memberikan sambutan pada acara Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Ia menjelaskan bahwa IGA selaras dengan visi Asta Cita pemerintah. “Innovative Government Awards tahun ini mengusung tematik Asta Cita, yang secara langsung menguatkan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi pembangunan nasional melalui delapan cita-cita utama,” ujar Wiyagus mengutip keterangan tertulis.
Wiyagus menambahkan bahwa IGA berfungsi memastikan inovasi yang lahir dari daerah-daerah selaras dan relevan dengan prioritas strategis pemerintah pusat. Hal ini penting agar program tersebut mampu menghasilkan solusi yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Wiyagus menguraikan prinsip UU Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menyelenggarakan urusan kewenangannya, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Langkah ini, menurutnya, dapat mendorong kinerja pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah.
Ia menjelaskan bahwa Asta Cita secara konsep mengedepankan kolaborasi multisektor, di mana setiap sumber daya manusia diposisikan sebagai subjek pembangunan, dan pembangunan dipandang sebagai tanggung jawab bersama. “Mulai dari pemerintah hingga masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, serta kematangan kompetensi. Sehingga kolaborasi multi sektor ini mampu mendukung percepatan pembangunan nasional yang didasarkan pada prinsip swasembada sumber daya alam dan kemandirian daerah,” jelas Wiyagus.
Selain itu, Wiyagus menyoroti pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sebagai landasan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan pengembangan sektor-sektor strategis yang memberdayakan masyarakat luas.
“Dengan demikian, transformasi yang hadir dalam Asta Cita ini tidak hanya memajukan daya saing nasional secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri, dengan menciptakan siklus produktif yang berjalan beriringan dan memiliki korelasi yang positif. Mulai dari sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya alam yang kaya dan penerapan teknologi yang semakin maju akan menjadi instrumen strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak dan berkelanjutan,” urai Wiyagus.
Sebagai contoh konkret inovasi yang berlandaskan Asta Cita, Wiyagus menyebutkan program Jembatan dan Sumur Bor Berkemajuan Non-APBD di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan solusi kolaboratif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan gotong royong, partisipasi masyarakat, dan dukungan donatur tanpa melibatkan APBD maupun kontraktor.
“Program ini membangun 56 jembatan dan berbagai sumur bor yang dampaknya dapat meningkatkan mobilitas, akses ekonomi, pendidikan, dan air bersih. Inovasi ini menjadi model pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian masyarakat,” pungkas Wiyagus.
