Pemerintah bersama Danantara resmi menyerahkan 600 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis petang. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir besar di Sumatra, sekaligus memastikan korban mendapatkan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.
Serah terima huntara dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Kehadiran huntara ini diharapkan menjadi titik awal pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang telah bertahan di tenda pengungsian selama lebih dari sebulan, sejak banjir melanda pada akhir November 2025.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Arahan Presiden Prabowo Subianto Jadi Dasar Percepatan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana. Presiden meminta pemerintah untuk tidak menunda pemulihan, melainkan bergerak cepat dan melibatkan seluruh unsur.
“Arahan Bapak Presiden ada dua. Pertama, bergerak cepat. Kedua, bergerak semua. Inilah wujudnya saat ini, dalam waktu sekitar dua minggu, BUMN Karya berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hunian sementara,” kata Bima Arya usai prosesi serah terima. Menurutnya, penyediaan hunian layak menjadi prioritas utama selain pemulihan akses dan infrastruktur dasar.
Danantara Targetkan 15.000 Unit Huntara di Sumatra
Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa 600 unit huntara di Aceh Tamiang merupakan tahap pertama dari program besar pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Sumatra. Seluruh unit tersebut berhasil diselesaikan dalam kurun waktu sekitar dua minggu.
“Ini yang pertama, ada 600 unit. Nanti tanggal 15-16 [Januari baru akan mulai peninjauan lokasi huntara] di Pidie Jaya,” ujar Rohan. Ia menambahkan, Danantara bersama BUMN Karya menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit huntara di berbagai wilayah terdampak bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap pemulihan nasional.
Fasilitas Lengkap dan Lingkungan Ramah Penghuni
Huntara bagi warga Aceh Tamiang didirikan di Kecamatan Karang Baru, tepatnya di Desa Kebun Tanjung Seumantoh, yang berada di pinggir jalan lintas Banda Aceh–Medan. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan akses dan mobilitas warga. Dari catatan Mureks, setiap unit huntara berukuran sekitar 20 meter persegi dan dilengkapi dua set tempat tidur, lemari pakaian, serta kipas angin. Untuk fasilitas bersama, disediakan kamar mandi, dapur, dan musala di area terpisah dengan rasio satu kamar mandi untuk lima unit huntara.
Desain kawasan huntara juga memperhatikan aspek kenyamanan sosial, dilengkapi taman bermain anak, bangku-bangku di setiap gang, serta pusat layanan kesehatan. Rohan Hafas menambahkan, “Selama menempati huntara, masyarakat juga bisa mengakses listrik, gas, dan wifi secara gratis.”
Apresiasi Pemerintah Daerah dan Komitmen Mutu
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat serta Danantara atas percepatan pembangunan huntara. “Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada Danantara yang telah membangun huntara ini. Dalam 2 minggu, bisa selesai 600 unit rumah. Tentu ini akan sangat membantu masyarakat,” ujar Armia.
Direktur Operasional II PT Hutama Karya, Gunadi, menekankan bahwa pembangunan huntara tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kualitas. “Kami bersama-sama membangun hunian ini bukan sekadar unit, tetapi rumah yang aman dan layak untuk dihuni,” terang Gunadi. Selain di Aceh Tamiang, Hutama Karya juga merencanakan pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Timur, yakni di Kecamatan Simpang Ulim seluas 960 meter persegi dan Kecamatan Julok seluas 495 meter persegi dengan total sekitar 45 unit hunian.
Melalui sinergi lintas lembaga dan percepatan pembangunan huntara, pemerintah berharap pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
