Polda Papua telah menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Penyaluran ini merupakan bagian dari total 2.700 ton beras SPHP yang akan didistribusikan secara bertahap.
Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata bagi masyarakat Papua.
“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Dedi Prasetyo melalui keterangannya, Selasa (09/12/2025).
Penguatan Stok Pangan
Upaya penguatan stok pangan tidak hanya terbatas pada beras. Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menginstruksikan penyaluran minyak goreng ke Papua sebagai bagian dari strategi penguatan stok bahan pokok.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok tanpa menunggu stok menipis. “Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua,” jelas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan rencana Bulog untuk membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia pada tahun mendatang, termasuk di wilayah Papua. “Bahkan tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di Papua,” imbuhnya.
Dukungan Infrastruktur dan Kesejahteraan
Kepolisian juga memberikan dukungan terhadap pembangunan 10 gudang logistik baru yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Pembangunan infrastruktur penyimpanan ini diharapkan dapat memperkuat sistem logistik pangan.
“Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” terang Dedi.
Selain fokus pada ketersediaan pangan, pemerintah bersama Pemerintah Provinsi Papua juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan kelapa.
Ketahanan Pangan dan Akses Wilayah Rawan
Dedi menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja sama kolektif yang melibatkan pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Polri memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah yang rentan terhadap gangguan keamanan akan tetap berjalan lancar. “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” papar Dedi.
Akses pangan bagi seluruh masyarakat Papua, termasuk yang berada di distrik terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai dengan instruksi presiden.
