Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Senin, 5 Januari 2026, menyusul desakan Venezuela. Pertemuan ini dipicu oleh serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu dini hari.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan serangan AS ke Venezuela tersebut berbahaya, sebagaimana dilansir Reuters dan Anadolu Agency pada Minggu (4/1/2026).
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, secara resmi meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB. Gil menuding AS telah melakukan “agresi kriminal” terhadap negaranya.
Venezuela Tuding AS Lakukan Agresi Kriminal
“Sebagai tanggapan atas agresi kriminal yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap negara kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum internasional,” tegas Gil.
Gil menambahkan, “Tidak ada serangan pengecut yang akan menang melawan kekuatan rakyat ini, yang akan muncul sebagai pemenang.”
Venezuela telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional setelah menuduh AS menyerang instalasi sipil dan militer di beberapa negara bagian. Presiden AS Donald Trump sendiri telah mengkonfirmasi serangan ‘skala besar’ tersebut, sekaligus menyatakan bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap.
Kolombia, yang mendapat dukungan dari Rusia dan China, turut meminta pertemuan dewan beranggotakan 15 negara tersebut. Mureks mencatat bahwa Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah bersidang dua kali pada Oktober dan Desember 2025 untuk membahas peningkatan ketegangan antara AS dan Venezuela.
Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menulis, “Ini adalah perang kolonial yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami, yang dipilih secara bebas oleh rakyat kami, dan untuk memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia.”
Moncada juga menegaskan bahwa AS telah melanggar Piagam PBB, khususnya pasal yang menyatakan ‘Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun’.
Pemerintahan Trump selama berbulan-bulan telah menargetkan kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan pantai Pasifik Amerika Latin. AS meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi AS, termasuk mencegat dua kapal tanker yang bermuatan minyak mentah Venezuela.
AS mencari pembenaran atas tindakannya dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengharuskan Dewan Keamanan PBB segera diberitahu tentang tindakan apa pun yang diambil negara-negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, melalui akun X-nya, menulis, “Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan. Maduro adalah seorang diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika.”
Penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari menjadi puncak ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan Maduro, yang dituduh Trump mendukung kartel narkoba.
