Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026, termasuk di wilayah Solo Raya. Ketentuan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026, menjadi acuan penting bagi pekerja dan perusahaan di tujuh kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan Solo Raya.
Penetapan upah minimum ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara komprehensif mengatur Upah Minimum Kabupaten/Kota serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di seluruh 35 wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Daftar UMK Solo Raya 2026
Kawasan Solo Raya mencakup Kota Surakarta (Solo), Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Berdasarkan keputusan resmi pemerintah, berikut adalah rincian UMK Solo Raya 2026 yang telah berlaku:
| Wilayah | UMK 2026 |
|---|---|
| Karanganyar | Rp 2.592.154,06 |
| Kota Surakarta (Solo) | Rp 2.570.000 |
| Boyolali | Rp 2.537.949 |
| Klaten | Rp 2.538.691 |
| Sukoharjo | Rp 2.500.000 |
| Sragen | Rp 2.337.700 |
| Wonogiri | Rp 2.335.126 |
Catatan Mureks menunjukkan, besaran UMK Solo Raya 2026 ini bervariasi, disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Angka-angka ini menjadi patokan bagi pengupahan di awal tahun.
UMP Jawa Tengah 2026
Sebelum penetapan UMK, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 juga telah ditetapkan. UMP Jawa Tengah 2026 mencapai Rp 2.327.386,07, menunjukkan kenaikan sekitar 7,28 persen atau sebesar Rp 158.037 dari tahun sebelumnya. UMP ini menjadi dasar penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota.
Penting untuk dipahami bahwa UMK, termasuk UMK Solo 2026 atau UMK Kota Surakarta 2026, hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi karyawan yang telah bekerja satu tahun atau lebih, sistem pengupahan tidak lagi mengacu langsung pada UMK. Upah mereka ditentukan berdasarkan struktur dan skala upah yang disusun dan diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
Kebijakan penetapan UMK Solo 2026 dan daerah lainnya ini sejalan dengan ketentuan nasional mengenai pengupahan. Seluruh proses penetapan tetap mengacu pada UMP 2026 sebagai dasar penetapan upah minimum di tingkat provinsi, memastikan konsistensi dalam kebijakan pengupahan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
