Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (7/1) menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional. Keputusan ini, yang juga mencakup sejumlah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menandai langkah tegas AS untuk semakin menjauh dari kerja sama global.
Menurut laporan Associated Press pada Kamis (8/1), Gedung Putih mengambil kebijakan ini setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap partisipasi dan pendanaan AS di berbagai organisasi internasional. Banyak lembaga yang terdampak berfokus pada isu-isu seperti perubahan iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan isu sosial, yang oleh pemerintahan Trump disebut sebagai pendorong agenda “woke”.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Istilah “woke” sendiri digunakan oleh kubu Trump untuk menggambarkan kebijakan atau gerakan yang dianggap terlalu progresif. Ini mencakup penekanan pada keadilan sosial, kesetaraan gender, hak minoritas, dan isu lingkungan, yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai konservatif dan kepentingan nasional AS.
Alasan Penarikan Diri dan Lembaga Terdampak
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataannya menegaskan alasan di balik keputusan ini. “Institusi-institusi ini kami nilai tumpang tindih, salah kelola, boros, dan telah disusupi kepentingan yang mengancam kedaulatan serta kemakmuran AS,” kata Rubio.
Beberapa lembaga PBB yang akan kehilangan dukungan AS antara lain UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) dan UNFPA (Dana Kependudukan PBB). Selain itu, sejumlah komisi dan badan penasihat PBB di bidang Hak Asasi Manusia, ketenagakerjaan, dan pembangunan juga turut terdampak.
Tidak hanya lembaga PBB, AS juga menarik diri dari organisasi non-PBB seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance, sebuah lembaga bantuan demokrasi internasional, dan Global Counterterrorism Forum, forum kerja sama kontra-terorisme global.
Pola Kebijakan Luar Negeri Agresif
Penarikan diri ini terjadi di tengah serangkaian kebijakan luar negeri agresif yang diterapkan pemerintahan Trump. Sebelumnya, AS juga melakukan penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan mengisyaratkan keinginan untuk mengambil alih Greenland. Pada hari yang sama dengan penandatanganan perintah eksekutif, AS juga menyita dua kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela yang tengah dikenai sanksi.
Mureks mencatat bahwa langkah ini melanjutkan pola kebijakan sebelumnya, di mana AS telah menghentikan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), Dewan HAM PBB, dan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB).
Daniel Forti dari International Crisis Group menilai kebijakan ini sebagai perubahan besar dalam sikap AS terhadap multilateralisme. “Pendekatan yang muncul adalah ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” ujar Forti.
Dampak Terhadap Krisis Iklim
Para pakar iklim, seperti diberitakan AP News, telah memperingatkan bahwa keluarnya AS dari kerja sama iklim global berpotensi besar melemahkan upaya menekan emisi gas rumah kaca. Mengingat AS merupakan salah satu “donatur” emisi terbesar di dunia, perannya dinilai sangat krusial dalam menghadapi krisis iklim global.
