Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah batasan utama atas kewenangannya sebagai kepala negara. Dalam sebuah wawancara luas dengan The New York Times pada Jumat, 09 Januari 2026, Trump menegaskan bahwa hanya “moralitas dan pikirannya sendiri” yang menjadi pembatas penggunaan kekuasaan globalnya.
Pernyataan tersebut muncul saat Trump ditanya mengenai batasan wewenangnya dalam melakukan aksi militer atau langkah strategis di luar negeri. “Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya yang bisa menghentikan saya,” ujar Trump, menambahkan secara gamblang, “Saya tidak butuh hukum internasional.”
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Meski demikian, Presiden AS itu mengklaim dirinya tidak berniat menyakiti orang. Ia juga mengakui bahwa secara teknis, pemerintahan memang perlu mematuhi hukum internasional, meskipun ia menekankan bahwa hal itu “bergantung pada bagaimana hukum itu sendiri didefinisikan.”
Kebijakan Luar Negeri Agresif dan Reaksi Internasional
Komentar Trump ini hadir di tengah eskalasi kebijakan luar negeri yang telah memicu kekhawatiran di kancah global. Beberapa langkah tajam yang diambil pemerintahannya termasuk operasi militer terbaru yang berhasil menumbangkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Selain itu, dorongan Trump untuk menguasai Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah Denmark, juga dipandang oleh sekutu dan pakar sebagai serangan terhadap norma global yang telah mapan.
Dalam ringkasan Mureks, pernyataan kontroversial ini segera memicu reaksi kuat baik di dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Di Amerika Serikat, beberapa anggota Senat dilaporkan tengah berupaya membatasi kewenangan presiden atas tindakan militer, khususnya setelah insiden di Venezuela.
Di luar negeri, sekutu AS seperti Denmark dan para pemimpin NATO lainnya telah menyuarakan peringatan. Mereka khawatir bahwa sikap semacam ini dapat merusak norma hukum global serta aliansi strategis yang telah terjalin selama puluhan tahun.
Isu Strategis Lain dan Masa Depan Perjanjian Senjata
Selain isu kewenangan, Trump juga membahas beberapa isu strategis lain dalam wawancara tersebut. Ia menyinggung hubungan kompleks antara Amerika Serikat dengan China dan Taiwan. Lebih lanjut, ia juga berbicara mengenai masa depan perjanjian kontrol senjata dengan Rusia yang akan segera berakhir.
Trump menyatakan bahwa jika perjanjian tersebut berakhir, pihaknya akan mencari kesepakatan yang “lebih baik”. Ia bahkan mengusulkan agar China juga ikut serta dalam perjanjian semacam itu, menandakan potensi perubahan besar dalam arsitektur kontrol senjata global.
Dengan pendekatan yang sangat personal terhadap kekuasaan eksekutifnya, pernyataan terbaru Donald Trump ini semakin memperbesar perdebatan tentang posisi Amerika Serikat dalam tatanan internasional modern dan bagaimana hukum global dipahami di era geopolitik saat ini.
