Demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup dan ambruknya nilai mata uang Iran terus meluas di berbagai kota, memicu bentrokan dan laporan korban jiwa. Situasi ini menarik perhatian internasional, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran pada Minggu, 04 Januari 2026.
Trump menegaskan, “Jika Iran menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal, seperti kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang untuk menolong mereka. Kami siap mengambil tindakan.” Pernyataan ini menambah tensi di tengah gelombang protes yang telah berlangsung selama lima hari.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Latar Belakang dan Eskalasi Protes
Unjuk rasa di Iran bermula dari kemarahan para pedagang di Teheran akibat melemahnya nilai mata uang Iran terhadap dolar AS di pasar terbuka. Kurs mata uang Iran pun turut ambruk, dengan dolar AS diperdagangkan sekitar 140.000 toman di Teheran pada 31 Desember 2025. Mureks mencatat bahwa kondisi ekonomi ini menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik.
Protes yang awalnya terfokus pada isu ekonomi ini kemudian merembet ke tuntutan politik, termasuk seruan agar pemimpin tertinggi negara itu mundur dan bahkan pemberlakuan kembali sistem monarki. Video yang diverifikasi oleh BBC Persia menunjukkan protes menyebar di kota pusat Lordegan, Teheran, dan Marvdasht di Provinsi Fars, pada 1 Januari lalu.
Kantor berita Fars melaporkan dua orang tewas dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di Lordegan. Kelompok hak asasi manusia Hengaw mengidentifikasi korban tewas tersebut sebagai Ahmad Jalil dan Sajjad Valamanesh. Laporan lain juga menyebutkan tiga orang tewas di Azna, dekat Lorestan, meskipun identitas mereka belum dapat dipastikan sebagai demonstran atau aparat keamanan.
Pada 1 Januari, sejumlah video di media sosial memperlihatkan mobil-mobil dibakar selama bentrokan. Media milik pemerintah juga melaporkan seorang anggota pasukan keamanan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) tewas dalam bentrokan dengan demonstran pada malam pergantian tahun, 31 Desember lalu, di kota Kouhdasht. Selain itu, 13 anggota polisi dan Basij terluka akibat lemparan batu di wilayah tersebut.
Gelombang demonstrasi kali ini merupakan aksi yang paling luas sejak pemberontakan pada 2022 yang dipicu kematian Mahsa Amini. Untuk mencegah eskalasi, keamanan diperketat di Teheran yang menjadi titik mula demonstrasi. Pemerintah Iran juga menutup sekolah, universitas, dan lembaga publik di seluruh Iran pada 31 Desember, dengan alasan penghematan energi akibat cuaca dingin. Namun, banyak warga Iran memandang ini sebagai upaya untuk mengendalikan massa.
Menanggapi situasi ini, Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan pemerintahannya akan mendengarkan “tuntutan yang sah” dari para demonstran. Namun, Jaksa Agung Mohammad Movahedi-Azad memperingatkan bahwa upaya untuk menciptakan ketidakstabilan akan dibalas dengan “tanggapan yang tegas.”
Respons Aparat Keamanan dan Peringatan Internasional
Merebaknya demonstrasi direspons dengan berbagai penangkapan oleh aparat keamanan Iran. Ketua Mahkamah Agung Provinsi Lorestan, Saeed Shahvari, mengumumkan penangkapan sejumlah demonstran di kota Azna dan Delfan, tanpa menyebutkan jumlah pasti. Ia memerintahkan kepala keadilan dan jaksa penuntut umum di dua kota tersebut untuk “mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para perusuh dan pada mereka yang mengganggu ketertiban dan keamanan publik.”
Media massa di Iran melaporkan markas polisi di Azna diserang selama demonstrasi, menyebabkan “tiga orang tewas dan 17 luka-luka.” Kantor berita Fars menulis, “Sekelompok perusuh memanfaatkan kerumunan demonstrasi di Azna dan menyerang markas polisi, menggunakan berbagai senjata tajam dan panas untuk melucuti senjata petugas dan menyerang gudang senjata.”
Di tengah situasi yang memanas, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Sebelumnya, laman Persia dari Departemen Luar Negeri AS juga menanggapi aksi protes di Iran melalui unggahan di X, menyatakan “sangat prihatin dengan laporan dan video yang menunjukkan bahwa demonstran damai di Iran menghadapi intimidasi, kekerasan, dan penangkapan. Menuntut hak dasar bukanlah kejahatan. Rezim Republik Islam harus menghormati hak-hak rakyat Iran dan menghentikan penindasan.”
Iran Balas Peringatan AS
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menanggapi sikap Trump yang mendukung para demonstran. Ia menilai klaim AS tentang “kasih sayang terhadap rakyat Iran” tidak sesuai dengan catatan sejarah tindakan negara tersebut terhadap orang-orang Iran.
Melalui platform media sosial X, Baghaei menuduh AS “mengorganisir kudeta 19 Mordad 1953 terhadap pemerintah terpilih Dr. Mohammad Mossadegh,” “menembak jatuh pesawat penumpang Iran pada 1988 dan membunuh perempuan dan anak-anak tak bersalah,” serta “sepenuhnya mendukung Saddam Hussein dalam perang delapan tahun.” Baghaei menekankan bahwa “orang Iran tidak akan membiarkan intervensi asing dalam dialog dan interaksi mereka untuk menyelesaikan masalah.”
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menafsirkan sikap Trump mengindikasikan keterlibatan AS dalam protes. Larijani menulis di X, “Dengan sikap pejabat Israel dan Trump, latar belakang insiden tersebut menjadi jelas. Kami menganggap posisi pengusaha yang berdemonstrasi terpisah dari unsur-unsur destruktif.” Ia menambahkan, “Trump harus tahu bahwa campur tangan Amerika dalam masalah internal ini setara dengan kekacauan di seluruh wilayah dan menjadi kehancuran kepentingan Amerika.”
Penasihat Pemimpin Republik Islam, Ali Shamkhani, juga menanggapi pernyataan Trump dengan berkata, “Rakyat Iran tahu betul pengalaman menyelamatkan orang Amerika; dari Irak dan Afghanistan hingga Gaza.” Shamkhani juga menulis di X, “Setiap tangan intervensionis yang mendekati keamanan Iran dengan dalih apa pun akan dipotong sebelum tiba. Keamanan nasional Iran adalah garis merah, bukan panggung untuk cuitan yang provokatif.”
Suara Oposisi dan Kritik Internal
Di tengah ketegangan, suara oposisi juga menguat. Gambar yang dirilis dari kota Zahedan menunjukkan peserta salat Jumat pada 3 Januari meneriakkan slogan protes seperti “Warga Iran, teriakkan hak-hakmu” dan “Mati bagi diktator” sebagai bentuk solidaritas untuk para demonstran dari kota-kota lain.
Mawlavi Abdul Hamid Esmailzahi, pemimpin salat Jumat di Zahedan, dalam khotbahnya menyampaikan, “Hidup dan mata pencarian rakyat Iran telah mencapai jalan buntu.” Ia menegaskan, “Rakyat berhak mengadakan protes damai, dan petugas tidak boleh menangani demonstran dengan kekerasan.” Esmailzahi juga mengkritik program pembagian kupon pemerintah, menyatakan, “Program-program semacam itu tidak berguna. Pejabat harus melihat apa yang diinginkan rakyat. Cara dan kehendak rakyatlah yang menjadi patokan, dan tidak ada yang boleh memaksakan pandangan dan keinginan mereka pada rakyat.”
Kritikus politik dan mantan ketua parlemen Iran, Mehdi Karroubi, yang dibebaskan dari tahanan rumah kurang dari setahun lalu, mengkritik alokasi anggaran untuk “institusi agama dan pemerintah,” menyebutnya sebagai “pencurian harta negara.” Karroubi berkata, “Saya terkejut bahwa Dr. Pezhakian, dalam kondisi keuangan yang sulit dan situasi perang seperti ini, telah menyerah sehingga berani untuk merampok atau memboroskan kekayaan negara dengan cara ini.” Ia menambahkan, “Sebagai ulama, saya malu kepada rakyat karena anggaran yang diberikan kepada individu-individu berkedok lembaga keagamaan dan budaya.”
