Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pembatalan gelombang serangan kedua terhadap Venezuela. Keputusan ini diambil menyusul adanya kerja sama yang dinilai baik dari rezim di Caracas, terutama dalam upaya pembangunan kembali infrastruktur minyak dan gas negara tersebut.
Dalam unggahannya di platform Truth Social pada Sabtu (10/1/2026), Trump menyatakan bahwa pembebasan tahanan politik Venezuela merupakan “isyarat yang sangat penting dan cerdas.” Ia menekankan bahwa AS dan Venezuela kini “bekerja sama dengan baik, terutama dalam hal membangun kembali, dalam bentuk yang jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih modern, infrastruktur minyak dan gas mereka.”
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
“Karena kerja sama ini, saya telah membatalkan Gelombang Serangan kedua yang sebelumnya diharapkan, yang tampaknya tidak akan diperlukan, namun, semua kapal akan tetap berada di tempatnya untuk tujuan keselamatan dan keamanan,” tulis Trump, seperti dikutip Newsweek.
Latar Belakang Operasi Militer dan Ketegangan Regional
Pernyataan Trump ini muncul setelah setidaknya 24 petugas keamanan Venezuela tewas pekan lalu dalam sebuah serangan militer AS. Operasi yang diberi kode nama Operasi Absolute tersebut bertujuan untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilla Flores.
Maduro dan Flores sendiri telah didakwa di AS atas tuduhan perdagangan narkoba federal, meskipun keduanya telah menyatakan tidak bersalah. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan yang meningkat antara AS, Venezuela, serta negara-negara lain di Amerika Tengah dan Selatan sejak operasi militer AS tersebut.
Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam akan melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba di Meksiko dan menyatakan kemungkinan operasi militer di Kolombia.
Pembebasan Tahanan dan Rencana Investasi
Jorge RodrÃguez, Kepala Majelis Nasional Venezuela dan saudara dari Presiden Interim Delcy RodrÃguez, mengonfirmasi bahwa otoritas Venezuela telah membebaskan “sejumlah besar” warga negara asing dari penjara pada Kamis lalu. Trump menilai langkah ini sebagai tanda bahwa Venezuela “mencari perdamaian,” sejalan dengan seruan berulang AS untuk pembebasan tahanan politik di negara tersebut.
Lebih lanjut, Trump mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan turut serta dalam pengelolaan Venezuela ke depan. Kepada The New York Times pada Kamis, ia mengatakan “hanya waktu yang akan menentukan” berapa lama pemerintahannya akan mengendalikan negara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kapal-kapal AS akan tetap ditempatkan di sana untuk tujuan keselamatan dan keamanan.
“Setidaknya US$100 miliar akan diinvestasikan oleh perusahaan minyak besar, yang semuanya akan saya temui hari ini di Gedung Putih,” kata Trump, menunjukkan fokus pada pemulihan sektor energi Venezuela.
Pembatasan Kekuatan Perang dan Kritik John Bolton
Namun, kemampuan Trump untuk melancarkan serangan militer lebih lanjut mungkin akan segera dibatasi. Senat AS pada Kamis memberikan suara 52-47 untuk memajukan Resolusi Kekuatan Perang. Resolusi ini berarti AS tidak dapat mengirim pasukan ke konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres. Lima anggota Partai Republik turut memberikan suara bersama Demokrat, membuka jalan bagi pemungutan suara akhir untuk pengesahan resolusi tersebut.
Mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengkritik langkah Trump ini. Menurut catatan Mureks, Bolton mengatakan kepada Newsweek pada Rabu bahwa Trump “melegitimasi kembali rezim Maduro.”
“Dia tidak memahami kepercayaan yang diberikan rakyat Venezuela kepada Machado, dan sekarang oposisi sedang didiskreditkan oleh Amerika Serikat sendiri. Jika hasilnya adalah sistem otoriter yang sama tanpa figur pemimpin, itu akan berakhir sangat buruk,” ujar Bolton.
Menanggapi hal ini, Trump menyatakan akan bertemu dengan pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, minggu depan. “Saya berharap dapat menyapanya,” katanya kepada Fox News.
