Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera. Menurut Tito, dampak bencana di wilayah tersebut tergolong paling parah dibandingkan dengan daerah lain yang terdampak.
“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” kata Tito saat ditemui di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Kondisi Pemulihan di Sumatera
Tito menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, sebagian besar daerah telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Khusus di Provinsi Aceh, 11 dari 18 kabupaten yang sebelumnya terdampak bencana kini sudah membaik. Namun, tujuh kabupaten lainnya, termasuk Aceh Tamiang, masih memerlukan perhatian dan penanganan khusus.
- Aceh Tamiang
- Aceh Utara
- Aceh Timur
- Aceh Tengah
- Gayo Lues
- Bener Meriah
- Pidie Jaya
Mureks mencatat bahwa karakteristik geografis Aceh Tamiang menjadi faktor utama yang memperparah dampak bencana. Wilayah ini berada di cekungan dan dikelilingi oleh kawasan dataran tinggi, menyebabkan air dari daerah sekitar mengalir dan menggenangi Aceh Tamiang secara masif.
“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga banjir masuk ke wilayah cekungan ini,” jelas Tito.
Definisi Pemulihan dan Kondisi Terkini
Tito menegaskan bahwa pemulihan suatu daerah tidak hanya diukur dari berkurangnya genangan air atau kerusakan fisik semata. Lebih dari itu, pemulihan sejati tercapai ketika fungsi pemerintahan dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.
“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkapnya.
Dua minggu sebelum kunjungannya, kondisi tersebut belum terlihat di Aceh Tamiang. Namun, dalam kunjungan terbarunya beberapa hari lalu, Tito mencatat adanya tanda-tanda pemulihan, meskipun masih terbatas.
“Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat terus mendorong penguatan personel dan sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana. Salah satu langkah konkret adalah pengiriman 1.138 Praja IPDN untuk membantu membersihkan kantor pemerintahan, mengaktifkan kembali layanan publik, serta mendampingi aparat daerah yang terdampak bencana.
