Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi telah memeriksa surat permintaan bantuan penanganan bencana dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP dan UNICEF. Tito menyebut bantuan konseling menjadi opsi paling mungkin yang dapat diberikan.
Surat tersebut diajukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Mendagri Tito menjelaskan bahwa surat itu ditandatangani secara elektronik menggunakan barcode. Namun, Gubernur Muzakir Manaf sebelumnya menyatakan kepada media bahwa ia tidak mengetahui perihal surat tersebut, mengklaim staf yang mengirimkannya.
“Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan UNICEF berkomunikasi dengan pemerintah Aceh. Bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan elektronik dan Pak Gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengecek substansi surat tersebut dan berkomunikasi langsung dengan UNDP serta UNICEF untuk menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada warga Aceh.
“Kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran. Dan kemarin kami sudah cek langsung ke UNDP dan UNICEF apa kira-kira bentuk bantuan yang dapat diberikan dari pemerintah Aceh,” ujar Tito.
Tito menambahkan bahwa pemerintah mempertimbangkan UNDP dan UNICEF dapat memberikan konseling, khususnya bagi anak-anak dan perempuan di Aceh. Opsi ini dinilai paling realistis jika status bencana nasional tidak diterapkan.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Inilah yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh secara resmi telah melayangkan surat permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional. Permintaan ini didasari pertimbangan pengalaman penanganan bencana tsunami 2004. “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12).
Hingga saat ini, keputusan akhir mengenai bentuk dan skala bantuan yang akan diberikan masih menunggu pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.
