Sabtu pagi, 10 Januari 2026, suasana libur sekolah tak menyurutkan semangat puluhan murid PAUD Kunang-kunang di Batu Lawang, Cipanas, Cianjur. Dinginnya udara dan mendung yang menggantung di langit tak menghalangi mereka berlarian menyambut kedatangan mobil Badan Gizi Nasional (BGN). Kendaraan itu membawa harapan dalam bentuk tas-tas oranye berisi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anak-anak melompat kegirangan saat petugas menurunkan tas-tas berisi makanan kering. “Aya endok!” seru Rista, putri Yeni, sambil memamerkan tiga butir telur rebus dari tasnya. Tak mau kalah, Nafisa, sepupu Rista, menunjukkan buah-buahan. “Aya jeruk jeng apel!” teriaknya. Anak-anak lain juga bersorak, “Susu…!” sambil mengangkat tiga kotak susu, tawa mereka pecah seolah baru memenangkan lotere kecil.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Bantuan Lebih dari Jatah Resmi
Pagi itu, sebanyak 35 tas MBG yang merupakan jatah tiga hari, diturunkan untuk murid PKBM PAUD Kunang-kunang Batu Lawang. Padahal, jumlah murid resmi di sana hanya 20 anak. Sri Ningsih, pengelola PKBM PAUD Kunang-kunang, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Dapur BGN Sindanglaya memberi jatah lebih untuk anak-anak di sini yang tidak terdaftar. Mereka nitip ceu’na, supaya anak lain tetap bisa merasakan manfaat,” ungkap Ningsih.
Dapur SPPG Sindanglaya 4 Cipanas memang dikenal kerap memberikan lebih, bahkan kepada anak-anak yang tidak tercatat sebagai murid resmi. Imam Tantowi, pengelola SPPG Sindanglaya 4, menjelaskan alasannya. “Kasihan. Walaupun mereka tidak sekolah, kami tetap kasih. Supaya mereka bisa menikmati program pemerintah. Itu tujuan kami mendirikan dapur MBG,” ujarnya. Pria muda berusia di bawah 35 tahun ini memiliki mimpi sederhana namun besar: mendirikan lebih banyak dapur agar anak-anak di pelosok negeri tidak lagi luput dari perhatian negara.
Cahaya yang Tak Pernah Sampai ke Rumah
Di balik keceriaan tas oranye MBG, tersimpan cerita panjang perjuangan Sri Ningsih untuk mengejar ketertinggalan anak-anak Batu Lawang. Ironisnya, desa ini hanya berjarak sekitar tiga jam perjalanan dari Jakarta, pusat pemerintahan. “Di sini, listrik ada di sekolah, tapi tidak sampai ke rumah-rumah warga,” ujar Ningsih pelan. Ia menjelaskan, biaya pemasangan listrik mencapai sekitar Rp1,5 juta, belum termasuk tiang yang per tiangnya bisa Rp1 juta. “Dari mana masyarakat di sini bayar? Mereka buruh tani,” tambahnya.
Rumah Ningsih menjadi titik terakhir aliran listrik PLN. Pada tahun 2013, ia dan suaminya mendaftarkan sambungan listrik ke rumah mereka yang berdampingan dengan gedung sekolah berdinding gedek. Tujuannya agar PKBM PAUD Kunang-kunang bisa beroperasi. Setiap pagi, para wali murid mengantar anak sekaligus menumpang mengisi daya ponsel, satu-satunya jendela Batu Lawang ke dunia luar. Mureks merangkum, selama dua belas tahun, sekolah dengan atap yang kerap bocor itu telah meluluskan lebih dari seratus anak. Saat hujan, Ningsih dan suaminya sering menjemput murid-murid yang tinggal di atas gunung karena jalanan menjadi becek dan sulit dilalui. Bau kotoran ternak dari kandang sapi yang berjarak sekitar dua puluh meter dari sekolah sesekali menyelinap ke ruang belajar, seolah ikut menyaksikan perjuangan tersebut.
“Mbak, bisa tawarkan sapi saya ke Pak Presiden?” canda Ningsih setengah serius. “Siapa tahu laku. Uangnya buat perbaiki atap atau daftar listrik. Biar hujan tidak lagi menghentikan anak-anak sekolah.” Ia memelihara tak lebih dari tujuh ekor sapi, yang dijual saat Idul Adha untuk menopang PKBM Kunang-kunang. Lulusan SMK ini bahkan belajar mengajar SMA kesetaraan secara otodidak. Dulu, sebelum internet menjangkau Cipanas, ia harus turun ke Jakarta hanya untuk mengunduh bahan ajar, lalu belajar semalam suntuk sebelum mengajar.
Lahir, Tak Dikenal Negara
Sulit dipercaya, di desa yang relatif dekat dari Jakarta ini, masih banyak warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Banyak anak lahir dari orang tua kawin muda, belum cukup umur, sehingga perkawinannya tidak diakui negara. Seperti Yeni dan Yuni, orang tua Rista dan Nafisa, mereka kawin muda saat berusia 15 tahun,” bisik Ningsih. “Anaknya tidak punya NIK. Paling tinggi sekolah mereka SD. Kalau sudah pacaran, langsung dikawinkan. Takut pergaulan bebas.”
Kawin muda dianggap sebagai solusi moral untuk menjaga tatanan sosial. Namun, praktik ini justru memperpanjang rantai kemiskinan. Anak-anak tanpa NIK tidak bisa mendapatkan ijazah. Biaya ujian kesetaraan bisa mencapai Rp2,5 juta, angka yang mustahil bagi buruh tani. Michelle Foster (2014) menyebut kondisi semacam ini sebagai statelessness modern: kelahiran yang tidak diakui negara, sehingga anak kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dasar. Dalam konsep klasik the right to have rights, Hannah Arendt (1951) menulis bahwa tanpa identitas yang diakui negara, seseorang kehilangan hak untuk memiliki hak. Di Batu Lawang, hak anak-anak hilang bukan karena perang atau bencana, melainkan karena satu kolom kosong bernama NIK.
Tentu, tas oranye MBG telah membuka jalan bagi harapan. Namun, ketika sekolah usai dan hari beranjak gelap, anak-anak kembali ke rumah-rumah tanpa listrik, tanpa identitas, dan tanpa kepastian. Jalan itu, sayangnya, belum sepenuhnya dapat dilewati.
