Nasional

Strategi Prabowo: Mengurai Ketergantungan Pasar, Indonesia Arahkan Perdagangan ke Uni Eropa di Tengah Perang Tarif Global

Dinamika perdagangan global kini telah bertransformasi menjadi arena perebutan kekuasaan, di mana tarif dagang kerap digunakan sebagai instrumen strategis oleh negara-negara besar. Ketergantungan berlebihan pada satu pasar raksasa dapat menempatkan kedaulatan ekonomi suatu negara pada posisi rentan.

Era kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat secara jelas menunjukkan bahwa tarif bukan hanya alat ekonomi, melainkan juga pesan politik penuh tekanan. Dalam lanskap global yang semakin transaksional, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan sebagian fokus perdagangan Indonesia ke Uni Eropa (UE) merupakan langkah strategis. Ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat kepentingan nasional Indonesia.

Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.

Dalam kacamata teori hubungan internasional, khususnya realisme, negara dipandang sebagai aktor rasional yang berupaya menjaga kepentingan nasionalnya di tengah sistem global yang kompetitif. Mureks mencatat bahwa, dari perspektif ini, ketergantungan pada satu pasar besar dapat memicu kerentanan, terutama saat tarif digunakan sebagai alat tekanan oleh negara adidaya.

Ketika Trump menggunakan tarif untuk menekan negara lain, Indonesia berada pada posisi berisiko jika tidak memiliki pasar alternatif. Oleh karena itu, upaya mencari mitra dagang lain bukan hanya pilihan ekonomi, melainkan strategi bertahan dalam sistem global yang semakin tidak memihak.

Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berdampak langsung pada industri nasional, tenaga kerja, dan stabilitas ekspor. Ketika satu aktor memiliki pengaruh besar terhadap akses pasar, kebijakan sepihak dari pemimpinnya dapat dengan cepat berubah menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Presiden Prabowo tampaknya membaca dinamika ini bukan sebagai konflik yang harus dilawan secara frontal, melainkan sebagai sinyal perlunya memperluas ruang kendali ekonomi.

Salah satu kebijakan luar negeri paling nyata dalam konteks ini adalah percepatan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia dalam perdagangan global, dengan menekan hambatan tarif dan non-tarif.

Di saat yang sama, Presiden Prabowo juga memperkuat diplomasi ekonomi dengan Uni Eropa. Hubungan ini tidak diposisikan sebagai pengganti Amerika Serikat, melainkan sebagai penyeimbang agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam ketergantungan pada satu negara. Strategi ini dikenal sebagai hedging, yakni menyiapkan alternatif tanpa memutus hubungan dengan mitra utama.

Langkah tersebut diperkuat dengan komitmen Indonesia pada perdagangan berbasis aturan. Ketika Trump cenderung memilih kebijakan sepihak dan transaksional, Indonesia memilih jalur perjanjian, kepastian hukum, dan kerja sama jangka panjang sebagai cara melindungi kepentingan nasional dari tekanan sepihak.

Seluruh langkah ini diarahkan pada satu strategi besar, yaitu memperluas alternatif mitra dagang demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Dalam logika realisme, negara yang memiliki banyak pilihan akan lebih sulit ditekan, dan kerja sama dengan Uni Eropa menjadi salah satu cara memperkuat posisi tawar Indonesia.

Bagi masyarakat, istilah tarif, perjanjian dagang, dan diplomasi ekonomi mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat nyata. Kebijakan sepihak negara besar dapat memengaruhi nasib petani, buruh, pelaku UMKM, hingga harga barang di pasar. Dalam konteks ini, kebijakan Prabowo dapat dipahami sebagai upaya agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi lemah di tengah persaingan global.

Pada akhirnya, langkah mengalihkan sebagian arah perdagangan ke Uni Eropa menjadi ujian awal kepemimpinan Prabowo dalam membaca dinamika kekuatan global. Apakah strategi ini mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional masih perlu dibuktikan, tetapi di tengah persaingan dunia yang semakin kompetitif, kebijakan luar negeri berbasis kepentingan nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.

Mureks